Lewat kicauannya di Twitter, Ulil membuka utasnya mengenai pasang surut peran MUI di bawah kekuasaan Orde Baru hingga pascareformasi.
Ia menyebut bahwa pascareformasi MUI yang sebelumnya jadi alat kooptasi pemerintah Orde Baru bertransformasi ke arah "radikal".
"Perubahan amat penting terjadi pada munas MUI ke-VI pada 2005. Sejak itu wajah MUI sebagai ormas yang ultra-konservatif amat kelihatan. Beberapa tokoh Isla "kanan" masuk ke kepengurusan termasuk dari HTI. Puncaknya pada 2017 ditandai dengan fatwa tentang tidak bolehnya seorang non-Muslim menjadi gubernur. Dari sinilah kemudian lahir gerakan pengawal fatwa MUI yakni GNPF MUI yang diketuai Bachtiar Nasir kemudian Yusuf Martak," jelasnya.
Lebih jauh, wajah MUI makin kental terasa kusut lantaran munculnya tokoh internal yang kerap membuat kegaduhan lewat pernyataannya yang merisaukan.
"Yang merisaukan publik juga adalah munculnya tokoh-tokoh MUI yang kerap membikin "kekacauan" dengan pernaytaan yang amat merisaukan. Tidak banyak sih mereka ini. Hanya ada dua-tiga sosok saja. Salah satunya Tengku Zulkarnain.
Pendiri Jaringan Islam Liberal itu menuding pernyataan-pernyataan Tengku Zul yang membuat kuping merah membuat MUI tercitrakan buruk.
"Lembaga ini identik dengan konservatisme agama dan sering menjadi sasaran bully publik di medsos. Walhasil pascareformasi citra MUI cenderung buruk," katanya.
Ulil mengungkap hilangnya Tengku Zul dari daftar pengurus MUI memang merupakan upaya yang ditempuh NU dan Muhammadiyah untuk mereduksi kubu konservatif.
"Menyadari MUI selama ini telah sebagian dimanfaatkan oleh kelompok konservatif, teman-teman di NU dan Muhammadiyah akhirnya berusaha untuk serius memikirkan MUI agar lembaga ini tidak dijadikan "tameng" bagi kelompok konservatif," ungkapnya.
"Teman-teman dari kubu penyegaran MUI juga berusaha menyaring semua tokoh yang masuk di dua kepengurusan yaitu Dewan Pertimbangan dan Dewan Pimpinan untuk memastikan agar tak ada lagi 'trouble maker" seperti Tengku Zul masuk lagi," tambahnya.
Sementara itu, dalam pengurus yang baru Miftachul Akhyar terpilih jadi ketua umum MUI menggantikan Maruf Amin. Miftachul Akhyar terpilih di Musyawarah Nasional (Munas) X Majelis Ulama Indonesia (MUI).
KH Miftachul Akhyar merupakan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Miftachul Akhyar terpilih jadi Ketua Umum MUI periode 2020-2025.
Berikuti Susunan Pengurus MUI 2020-2025:
Dewan Pimpinan Harian MUI Pusat
Ketua Umum MUI : KH. Miftachul Akhyar
Wakil Ketua Umum MUI 1 : Dr. Anwar Abbas
Wakil Ketua Umum MUI 2 : KH. Marsudi Syuhud
Wakil Ketua Umum MUI 3 : Drs. H. Basri Bermanda, MBA.
Ketua MUI KH. Masduki BidlowiKetua MUI Dr. Yusnar Yusuf RangkutiKetua MUI Prof. Noor AchmadKetua MUI KH. Abdullah JaidiKetua MUI KH. Afifuddin MuhajirKetua MUI KH. Dr. SodikunKetua MUI Dr. Lukmanul HakimKetua MUI KH. Sholahuddin Al AiyubiKetua MUI Prof. Amany LubisKetua MUI KH. Cholil NafisKetua MUI Dr. Jeje ZainuddinKetua MUI Dr. Asrorun Niam SholehKetua MUI Dr. Sudarnoto Abdul HakimKetua MUI Prof. Dr. Utang RanuwijayaSekretaris Jenderal : Dr. Amirsyah TambunanWakil Sekretaris Jenderal:
KH. Abdul Manan GhaniHabib Hasan BaharRofiqul Umam AhmadAzrul TanjungAsrori S. KarniIkhsan AbdullahArif FahrudinM. ZiyadIsfah Abidal AzizDr. Badriyah FayumiDrs. H. Pasni RusliDr. Abdul Ghaffar RozinProf. Dr. Valina Sinka SubektiBendahara Umum: Misbahul Ulum
Wakil Bendahara:
KH. Eman SuryamanDr. Rahmat HidayatJojo SutisnaTrisna Ningsih JuliantiErni Juliana.