Diharapkan sejumlah perusahaan pelat merah tersebut bisa menjadi agent of development yang besar, kuat, dan lincah.R encananya empat holding BUMN akan terbentuk tahun ini. Di antaranya holding perumahan, infrastruktur, farmasi, dan sarana- prasarana penerbangan.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan, pemerintah saat ini telah menyelesaikan draf peraturan pemerintah (PP) terkait pembentukan keempat holding tersebut. Saat ini, draf PP tinggal menunggu persetujuan Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan menteri teknis yang berkaitan dengan sektor perusahaan.
Di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk holding BUMN sektor infrastruktur dan perumahan, serta Menteri Perhubungan untuk BUMN sektor perhubungan udara. Bisa dibilang, keempat rancangan PP ini sudah cukup advance dalam artian legal drafting sudah dilakukan.
Baca Juga:
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, kementeriannya akan hilang jika rencana pembentukan super holding BUMN terbentuk. Super holding ini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Joko Widodo. Pemerintah tetap akan menjadi pemegang saham dari super holding ataupun perusahaan holding di bawahnya.
Dengan demikian, pemerintah masih memiliki kontrol pengawasan kepada super holding dan perusahaan holding di bawahnya. Rini hanya mengatakan, birokrasi super holding akan berbeda dengan kementerian. Dia menyatakan, super holding nantinya akan serupa dengan yang dimiliki Singapura, Temasek Holdings dan Malaysia, Khazanah Nasional Berhad.
“Yang diharapkan Bapak Presiden itu kan betul-betul bahwa BUMN dikelola secara profesional. Jadi, yang mengawasi harus orang-orang profesional, bukan orang-orang birokrasi,” kata Rini belum lama ini. Secara umum kinerja BUMN lebih efisien dan menguntungkan.
Hal itu lantaran sejumlah perusahaan milik negara dilebur, direstrukturisasi, dan sebagian dilikuidasi supaya perusahaan menjadi kian sehat. Efisiensi perusahaan BUMN akan mampu meningkatkan produksi sehingga dapat memenuhi permintaan konsumen.