VIVA – Kepolisian Negara Republik Indonesia memperbolehkan keberadaan buzzer selama tidak melanggar hukum. Menurut Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Asep Adi Saputra, pemahaman buzzer bisa berarti positif maupun negatif.
Ia mengatakan, sepanjang tidak melanggar hukum yang ada maka tak menjadi masalah. "Sepanjang itu konstruktif dan positif, tidak ada hal-hal yang melanggar hukum, tak jadi soal," kata Asep, seperti dikutip dari VIVAnews.
Ia melanjutkan, yang menjadi masalah yaitu jika buzzer yang aktif menyebarkan konten negatif. Baik itu isu bernada provokasi tanpa dasar yang jelas, hingga memainkan berita bohong alias hoax.