Kalau Ibu Kota Tak Dipindah ke Aceh, Rival: Kembalikan Emas Pemberian Orang Aceh yang Ada di Atas Monas
Kusir menunggu penumpang di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Senin (25/12). Warga Jakarta yang tidak berlibur ke luar kota atau pulang kampung, lebih memilih berwisata mengunjungi Monas. Dan menariknya mereka menaiki delman untuk menikmati suasana kawasan Monas. | AKURAT.CO/Handaru M Putra
AKURAT.CO Presiden Mahasiswa Universitas Syiah, Rival Perwira, mengatakan mestinya pemerintah pusat memindahkan ibu kota negara dari Jawa ke Aceh, bukan Kalimantan Timur.
Menurut Rival, Aceh lebih layak dijadikan ibu kota negara, apalagi secara historis, daerahnya memiliki peran besar untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.
"Jika menilik dari sejarah bangsa, Aceh adalah wilayah yang pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia ketiga setelah Yogyakarta dan Bukittinggi, walaupun tidak tercatat dalam sejarah, tetapi masih terkenang dalam benak masyarakat Aceh," kata Rival.
baca juga:
- Bappenas: Istana Negara di IKN Baru Mulai Dibangun Tahun Ini dan Rampung 2024
- VIDEO Desain Garuda di Ibu Kota Negara Baru Dikritik Asosiasi Arsitek hingga Ahli Tata Kota
- 2 Pejabat KIP Aceh Didakwa Lakukan Korupsi Anggaran Pilkada
Tetapi kalau pemerintah tetap memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur, menurut Rival, emas yang dulu disumbangkan warga Aceh untuk Monumen Nasional sebaiknya dikembalikan lagi.
"Kembalikan emas pemberian orang Aceh yang ada di atas Monas," kata dia.
Aceh, kata Rival, memberikan sumbangsih besar bagi kemerdekaan Indonesia, mulai dari pesawat RI-001 dan 002, emas seberat 38 kilogram untuk tugu Monas yang kemudian menjadi lambang kedigdayaan bangsa, serta peran Radio Rimba Raya masa revolusi Indonesia.
"Aceh merupakan daerah modal bagi kemerdekaan Indonesia dan Acehlah yang lebih layak menjadi ibu kota Indonesia yang baru," ujar Rival.
Kritik Rival didasari pada alasan-alasan pemerintah hendak memindahkan ibu kota negara. Dia sependapat pemindahan ibu kota negara bertujuan untuk memisahkan kawasan bisnis dan administrasi negara.
Namun, kalau alasan pemindahan karena Jakarta dianggap rawan bencana alam atau dianggap terlalu semrawut, dia kurang sreg.
Menurut dia belum tentu juga pemindahan lokasi ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara berdampak positif bagi kemajuan bangsa.
"Penetapan itu, satu hal yang dilupakan oleh Pak Joko Widodo selaku presiden Republik Indonesia," ujarnya.
"Lantas bagaimana nasib warga Jakarta, apakah perlu dipindahkan juga? Atau mereka diabaikan begitu saja tanpa jaminan yang pasti?"
Pemerintah, kata dia, tidak boleh tinggal diam terhadap semua permasalahan yang ada. Semua harus dicarikan solusi yang tepat, bukan dengan meninggalkan, lalu mencari tempat baru.
"Segalanya tentang pemindahan Ibukota adalah bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia," kata dia. []