Hal itu mendapat protes dari Jerman dengan Menteri Luar Negerinya, Heiko Maas, menyatakan bahwa Raja Thailand tidak berhak menggelar kegiatan pemerintahan di negara mereka.
Diwartakan Kompas.com sebelumnya, Maas berkata dalam rapat dengar parlemen pada Rabu (7/10/2020), "Kami telah menegaskan politik yang menyangkut Thailand tidak boleh digelar di tanah Jerman."
Kembali pada soal Biro Properti Mahkota (CPB), pada tahun 2017, sembilan bulan usai Vajiralongkorn naik takhta, UU yang disahkan parlemen yang didominasi militer menempatkan aset CPB "di bawah kebijaksanaan Yang Mulia".
Suatu kebijakan yang menghentikan peraturan sebelumnya, di mana raja bisa membelanjakan pendapatan biro tersebut sesuka hati, tetapi menyerahkan keputusan pembelian dan penjualan kepada dewan direksi.
Raja Vajiralongkorn bahkan menyingkirkan menteri keuangan dan direktur jenderal biro yang sudah lama berdiri dari dewan dan melantik sekretaris pribadinya, seorang pria berusia 69 tahun tanpa latar belakang keuangan atau ekonomi, sebagai ketua dan beberapa loyalis lainnya sebagai anggota.
“Asumsinya pasti bahwa raja sekarang adalah pembuat keputusan utama,” kata Tom Felix Joehnk, seorang penulis dan ekonom yang berbasis di Bangkok.
Meski kini dikenakan pajak, Vajiralongkorn telah mempertahankan kepemilikan saham perusahaan dan secara umum melanjutkan pendekatan konservatifnya terhadap aset tanah.
Aset tersebut mencakup beberapa lingkungan yang paling dicari di Bangkok, di sepanjang Sungai Chao Phraya serta di distrik komersial Silom dan Sukhumvit.
Namun, menurut jurnal yang ditulis Porphant, sebanyak 93 persen dari tanah yang tidak "menghasilkan" disewakan dengan harga “jauh lebih rendah dari harga pasar” kepada masyarakat kumuh, lembaga negara, sekolah, yayasan, dan lainnya yang memiliki hubungan khusus dengan kerajaan.
Bahkan, termasuk kedutaan Pemerintah AS yang selama beberapa dekade menyewa sebuah rumah megah tertutup berwarna biru yang dikelilingi oleh rerumputan hijau hanya seharga "beberapa ratus dollar", menurut Joehnk.
Dengan semua aset dan kebijakan otoriter itu, tak heran rakyat Thailand ingin menuntut reformasi dalam monarki dan meminta transparansi keuangan Raja Maha Vajiralongkorn.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Raja Terkaya di Dunia, Maha Vajiralongkorn, dari Mana Sumber Kekayaannya?"