Era Ahok Dulu Transparan, Sekarang Pemprov DKI Sengaja Menutupi Pembahasan Rancangan Anggaran 2020
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. | Dok. Trubus Rahadiansyah
AKURAT.CO, Pemerintah provinsi DKI Jakarta saat ini belum membuka ke publik rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (APBD KUA PPAS) tahun 2020.
Di laman resmi milik pemprov DKI Jakarta, apbd.jakarta.go.id. dokumen anggaran ini belum dipublikasikan.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan, ada unsur kesengajaan dari Pemprov DKI untuk menutup-nutupi rancangan anggaran ini kepada masyarakat luas.
baca juga:
- Ditarget Beroperasi Maret, Peresmian Flyover Tapal Kuda Lentang Agung Masih Tunggu Uji Coba Kedua
- Terinfeksi COVID-19, 4 Momen Haru Anies Baswedan Jenguk Putrinya di Rumah Sakit
- Larang Kendaraan Pribadi di Atas 10 Tahun, Anies Diminta Bereskan Sistem Angkutan Umum di DKI
"Sengaja ditutup-tutupin jadi yang ada kesengajaan begitu," kata Trubus saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (10/10/2019).
Padahal kata Trubus, pada tahun 2015 di era kepemimpinan mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), rancangan anggaran selalu dibuka ke publik, supaya khalayak mengetahui cikal bakal anggaran itu digunakan untuk apa saja.
"Nah ini yang di tahun ini agak unik karena tertutup sekali. Ini kan uang rakyat bukan punya DPRD bukan punya gubernur jadi harusnya masyarakat tahu, persoalannya," tegasnya.
Penggodokan anggaran, lanjut Trubus harus tetap ikut diawasi oleh masyarakat, sehingga menurutnya semua dokumen mesti dibuka ke publik Jakarta. Jangan sampai masyarakat seperti dijebak dengan menyodorkan anggaran - anggaran yang sudah dibahas dan sudah diketok palu.
"Nanti tiba-tiba dibahas sedemikian rupa, jadi ini menurut saya ada ketidak beresan di pemprov dan DPRD. Jadi masyarakat seperti dibawa ke hal - hal yang menutut saya ya pokoknya mereka harus menerima. Tahunya udah jadi aja," tandasnya.
Saat ini, lanjut Trubus, pihaknya yang bisa menekan Pemprov DKI mengenai transparasi anggaran adalah DPRD DKI Jakarta.
Sayangnya, kata dia di dewan Kebon Sirih, hanya satu dua fraksi saja yang berani mengkritisinya kebijakan - kebijakan Pemprov DKI.
"Nah bola sekarang ada ditangan dewan," tutupnya.[]