PMII Kalbar Tuding KPK Tebang Pilih Kasus
PONTIANAK - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kalimantan Barat menggelar aksi protes kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menuntut Ketua KPK mundur, hal ini karena dirasa lembaga anti rasuah tersebut tebang pilih dalam penanganan kasus.
Farianto selaku Korlap Aksi mengatakan bahwa aksi ini adalah menuntut mengenai ketidaknetralan KPK dalam penangangan kasus dan penetapan tersangka yang saat ini penuh dengan aroma politisasi.
"Dalam hal ini KPK terkesan tebang pilih dan memaksakan kehendaknya untuk menjadikan sesorang sebagai tersangka, tuntut mundur Ketua KPK," ucapnya, Jumat (20/09/2019) saat menggelar aksi di Bundara Digulist Untan.
Baca: KPK: Menpora Imam Nahrawi Diduga Terima Suap Puluhan Miliar dalam Dua Tahap
Baca: DPR Sahkan Revisi UU KPK, Gerindra dan PKS Tolak Klausul Dewan Pengawas
Aksi ini pun dihadiri puluhan massa dari PMII, mereka menggelar aksi juga dilengkapi dengan atribut almamater hingga banner.
Sementara Ketua PKC PMII Kalbar Mu'ammar Kadafi menyampaikan bahwa banyak sekali kasus - kasus yang sampai saat ini belum selesai dan mandek di KPK seperti kasus Bank Century, BLBI, E - KTP, TPPU, Eks Dirut Pelindo II, PT Garuda Indonesia, dan lain - lainnya.
"Apakah KPK lupa bahwa mereka belum menyelesaikan itu semua sedangkan mereka adalah badan yang bertugas menyelesaikannya. Sekarang KPK malah mengurusi kasus - kasus baru. Dilihat hari ini KPK lari dari tanggung jawabnya sebagai Komisi Pemberantas Korupsi," katanya.
Kadafi menambahkan, bagaimana mungkin KPK perlu didesak terlebih dulu oleh rakyat untuk mengingatkan kepada mereka terhadap mangkirnya kinerja KPK hari ini.
"Jika KPK terus begini dan tebang pilih saling over kasus maka kapan kasus - kasus tersebut terselesaikan sudah akhir periode malah belum tuntas kasus-kasus yang besar, ini menandakan bahwa Ketua KPK telah gagal," jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, yang menjadi kejanggalan adalah kemarin Pimpinan KPK mengatakan mundur dan kembali lagi dengan seenaknya seperti hanya sebuah permainan.
"KPK sebagai badan yang di gaung - gaung oleh rakyat, independen, dan kritis. Makin ke sini makin terasa baunya politisasi di KPK sangat kuat. KPK hari ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi sumpah mereka ketika dilantik," selorohnya.
"Menutup mata dan telinga KPK demi menyelamatkan kepentingan mereka hari ini. Pergeseran - pergeseran yang diciptakan semakin terkuak saling melindungi diri. Ini menandakan bahwa kepemimpinan KPK sekarang kosong dan kami berharap Presiden agar segera melantik komisioner KPK terpilih," timpalnya.
Untuk diketahui, usai menggelar aksi, massa menandatangani petisi kepada Ketua KPK untuk mundur dan membacakan tahlil.
Dalam tuntutannya PKC PMII Kalbar memaparkan beberapa point' sebagai berikut:
1.Tuntut mundur Ketua KPK, karena dinilai tidak profesional dan tebang pilih kasus.
2. Menuntut KPK untuk tidak menjadi alat politik di akhir masa jabatannya.
3. Menuntut untuk menyelesaikan kasus-kasus yang mangkrak di KPK.
4. Dukung revisi RUU KPK dan komisioner KPK terpilih. (*)
Update berita pilihan
tribunpontianak.co.id di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribunpontianak