Foto:
Nama Lengkap : Sri Mulyani Indrawati
Alias : Sri Mulyani | Ani
Profesi : Ekonom
Agama : Islam
Tempat Lahir : Tanjung Karang
Tanggal Lahir : Minggu, 26 Agustus 1962
Zodiac : Virgo
Hobby : Membaca
Warga Negara : Indonesia
Sri Mulyani Indrawati adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Begitu, dia berkantor di Kantor Bank Dunia, dia praktis meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan. Selengkapnya
Pemerintah memperluas cakupan diskon pajak pembelian mobil baru. Di mana, mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.500 cc sampai dengan 2.500 cc kini turut memperoleh diskon pajak (PPnBM Ditanggung Pemerintah/DTP).
Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Di dalam UU tersebut memuat penetapan daftar positif investasi (DPI). Beleid tersebut berlaku per tanggal 4 Maret 2021.
Kementerian Keuangan menggunakan paradigma baru dalam pemberian insentif fiskal. Paradigma tersebut terdiri atas dua aspek. Pertama, simplicity & certainty. Aspek ini menyangkut penyederhanaan prosedur serta kepastian akan hak dan kewajiban wajib pajak.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, ada beberapa hal yang menyebabkan posisi kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia cenderung stagnan dalam tiga tahun terakhir. Salah satunya akibat masalah pajak untuk ekspor impor.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui, banyak masyarakat Indonesia memiliki ide-ide yang brilian. Namun ketika mengeksekusi atau melaksanakan ide tersebut, justru tidak bisa karena terbentur oleh sistem.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk mencapai target visi Indonesia Maju pada 2045 tidak semudah yang dibayangkan. Sebab, butuh persyaratan dan persiapan yang betul-betul matang.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pada 2045 mendatang Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Pada usia itu, demografi penduduk Indonesia akan mencapai sekitar 319 juta orang.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan beberapa upaya pemerintah dalam memutus rantai penyebaran virus corona melalui 3T (Testing, Tracing, Treatment) dan juga kemajuan vaksinasi memberikan optimisme yang kuat dalam penanggulangan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pemerintah akan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) setiap tahunnya. Hal tersebut disampaikannya dalam Penyerahan LKPP Unaudited dan Entry Meeting Pemeriksaan LKPP.
Tahun ini pemerintah menyediakan anggaran untuk program vaksinasi sebesar Rp58,18 triliun. Anggaran ini masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yaitu klaster kesehatan dengan total alokasi mencapai Rp176,3 triliun.
Sri Mulyani merinci anggaran Rp130,03 triliun tersebut meliputi pengadaan dan program vaksin Covid-19 Rp58,18 triliun, testing dan tracing Rp9,91 triliun, serta perawatan (therapeutic) dan insentif tenaga kesehatan Rp61,94 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa program vaksinasi bagi seluruh masyarakat dibiayai dengan menggunakan uang negara. Hal itu disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan vaksinasi pelaku perbankan dan pasar modal di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam pemulihan ekonomi nasional, akibat dampak dari pandemi Covid-19. Tantangan pertama dan terpenting adalah vaksinasi, bagaimana mengelola Covid-19, serta membangun herd immunity.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengakui anggaran dana untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim jumlahnya terus mengalami penurunan. Berdasarkan catatannya pada 2018-2020 pemerintah mengalokasikan anggaran perubahan iklim sebesar Rp307,94 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut, isu perubahan iklim akan mengancam pemulihan ekonomi seluruh negara-negara dunia. Menurutnya, isu global ini tidak bisa diremehkan sama halnya seperti pandemi Covid-19.
Jokowi menyatakan, Indonesia tidak lama lagi akan memasuki masa panen raya. Namun demikian, harga beras di tingkat petani saat ini belum sesuai harapan.
Bendahara Negara itu mengaku senang dan bangga melihat Kota Kendal yang sudah sangat jauh berkembang. Bahkan saat ini menjadi kawasan industri yang bekerja sama dengan Singapura.
Bendahara negara itu menekankan bahwa pihaknya selalu transparan dalam menyampaikan komponen apa saja yang dibutuhkan, baik di bidang kesehatan, termasuk insentif untuk tenaga kesehatan, vaksin, serta komponen perlindungan sosial seperti PKH, bansos dan lainnya.
Pemerintah Indonesia mewaspadai terjadinya gelombang ketiga pandemi Covid-19 di sejumlah negara-negara di Eropa. Kondisi itu membuat sejumlah negara terpaksa kembali melakukan penguncian wilayah (lockdown) seperti terjadi di Jerman, Prancis, dan Italia.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati berencana akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Penjaminan Pemerintah Melalui Badan Usaha Penjaminan yang Ditunjuk dalam Rangka Pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Berita Selengkapnya
Foto Selengkapnya
BERITA TERKAIT
PROFIL LAINNYA