Pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) atau Stadion BMW yang bakal menjadi kandang klub sepak bola Persija Jakarta masih menjadi pertanyaan yang belum tuntas terjawab. Permasalahan tender yang dimenangkan oleh peserta tender dengan harga tertinggi masih belum jelas latar belakang alasannya.
PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mendapatkan mandat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku pemilik proyek, beralasan bahwa mereka memilih pemenang tender berdasarkan bobot faktor kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot faktor harga. Menurut keterangan petinggi Jakpro, bobot penilaian untuk teknis mencapai 70%, sedangkan pertimbangan harga 30%.
“Kami mau jangkau kualitas dulu, teknis inovasi dan pendekatan desain. Baru setelah itu, nilai harga,” kata Iwan Takwin, Direktur Konstruksi JIS PT Jakarta Propertindo.
Seperti telah diketahui melalui berbagai pemberitaan, tender pembangunan JIS yang diikuti oleh dua konsorsium peserta tender telah dimenangkan oleh konsorsium Kerja Sama Operasi (KSO) PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), PT Jaya Konstruksi, dan PT PP Tbk (PTPP).
Baca Juga : Jembatan Temadore Rencana Mulai Dibangun pada 2022
Karena penentuan pemenang tender dianggap bermasalah, konsorsium KSO PT Adhi Karya, PT Hutama Karya, PT Nindya Karya dan PT Indah Karya, sebagai peserta tender yang merasa dirugikan dengan keputusan pelaksana tender mengajukan keberatan. Selain melayangkan surat kepada penyelenggara tender, mereka juga mengirimkan surat kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Surat tersebut, berisi keberatan atas proses lelang yang telah dilakukan.
Konsorsium yang dipimpin oleh PT Adhi Karya mempermasalahkan posisi PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk sebagai peserta tender. Karena, PT Jakarta Propertindo sebagai pelaksana tender sebenarnya mengundang PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), namun yang mengikuti tender justru anak perusahaannya, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk. (WEGE).
Tak hanya itu. Konsorsium Adhi Karya juga mempersoalkan proses lelang yang dilakukan. Mereka mempertanyakan penilaian pelaksana lelang yang memberi bobot lebih kecil kepada mereka ketimbang yang diberikan kepada Konsorsium Wika Gedung (PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.). Padahal, Konsorsium Adhi Karya mengajukan penawaran lebih murah Rp 300 miliar ketimbang yang diajukan Konsorsium Wika Gedung.
Berdasarkan dokumen lelang, Konsorsium KSO Wika Gedung mengajukan penawaran harga senilai Rp 4,08 triliun. Sedangkan Konsorsium KSO Adhi Karya mengajukan penawaran Rp 3,78 triliun. Namun, KSO Adhi Karya bobotnya hanya dinilai sebesar 15 untuk harga. Sedangkan, KSO Wika Gedung bobotnya untuk harga mendapatkan 27,78.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi juga merasa aneh dengan keputusan lelang yang diputuskan oleh PT. Jakarta Propertindo tersebut. Menurut Uchok, dalam konteks kedua konsorsium peserta tender adalah perusahaan-perusahaan besar yang berpengalaman, seharusnya keputusan pemenangan tender diberikan kepada pihak yang menawarkan harga lebih rendah. “Apalagi, perbedaannya mencapai Rp 300 Miliar. Itu bukan uang yang sedikit, bisa untuk makan gratis satu juta orang sehari,” ujar Direktur CBA ini.
Logikanya, lanjut Uchok, peserta yang mengikuti tender adalah perusahaan-perusahaan yang tidak hanya berpengalaman, tapi keduanya sama-sama dihuni oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kompetensi di bidang konstruksi.
“Teknologi apa sih yang membedakan kedua peserta itu sehingga perbedaan harga yang begitu besar bisa diabaikan. Pantas saja jika masyarakat menganggap ada kongkalikong dalam proses tender tersebut,” ucap Uchok dengan nada mempertanyakan.
Proses lelang JIS juga sempat dipersoalkan oleh Ketua Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Gembong Warsono. Menurut Gembong, lelang pembangunan JIS memang janggal sejak awal. Partai PDI Perjuangan tak setuju pembangunan diserahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Memang janggal. Karena, begitu diserahkan ke Jakpro tangan kita (DPRD) sudah terbatas. Tangan DPRD enggak sampai di sana karena itu aset yang dipisahkan,” ungkap Gembong.
Sementara itu, Yudhistira Ramadhani, Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI, mengatakan pihaknya akan memanggil PT Jakpro untuk mengetahui detail proses tender JIS. Golkar, tambahnya, masih menunggu alat kelengkapan dewan selesai dibentuk.
“Kalau sudah terbentuk, Komisi B dan C akan mempertanyakan pemenangan ini. Ya mudah-mudahan ini enggak ada masalah, tidak ada kongkalikong di tender ini,” katanya.
Sedangkan, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah mengatakan akan melibatkan KPK karena terdapat selisih Rp 300 miliar dalam penentuan pemenang tender JIS. Menurut Ima, Jakpro dan Pemprov harus menjelaskan alasan kenapa akhirnya memilih KSO yang lebih mahal.
“Jika perlu KPK harus turun tangan, karena ini pembangunannya menggunakan uang rakyat,” tegas Ima.
Hingga saat ini, misteri pemenangan tender itu belum juga terkuak dalam pemberitaan. Surat yang yang dilayangkan kepada LKPP dan KPPU hingga sekarang belum jelas apa jawaban dan tindak lanjutnya. Keberatan para anggota dewan yang terhormat pun tak jelas nasibnya. Yang muncul, malah komentar Gubernur DKI Anies Baswedan yang mengomentari persaingan antar perusahaan BUMN yang menjadi peserta tender.
Menurut Anies, konsorsium perusahaan-perusahaan yang dipimpin oleh BUMN itu seharusnya saling mendukung.
“Masak saling jegal, ini anak bangsa yang mau membangun untuk bangsa, tapi saling jegal yang nanti bisa menunda pembangunan,” kata Anies.
Anies, JIS dan Pemanfaatan Jak Mania
Persoalan tender yang memanjang karena dipermasalahkan oleh Konsorsium KSO PT. Adhi Karya mengusik Anies. Gubernur DKI ini meminta agar permasalahan tidak diperpanjang. Karena, kata Anies, pembangunan Stadion BMW ini ditujukan untuk kepentingan seluruh warga Jakarta.
Anies menambahkan, peserta tender adalah konsorsium yang dipimpin oleh BUMN PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya. “Kalau yang satu adalah milik asing, lalu asing yang dimenangkan sedangkan yang Indonesia dikalahkan, bolehlah kita lihat lebih jauh. Ini kan sama-sama BUMN. Harusnya semangatnya saling support,” katanya.
Menurut Anies, selisih nilai tender seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab PT Adhi Karya atau PT Wijaya Karya yang menang, uang untuk pembangunan Stadion BMW tetap akan masuk ke negara.
Pernyataan Anies ditanggapi dengan tegas oleh Uchok. Menurutnya, sebagai Gubernur dan pejabat publik, Anies seharusnya tidak boleh menggampangkan persoalan tender, yang pantas dipertanyakan karena dipandang bermasalah, seperti itu.
“Memangnya, selisih Rp 300 Miliar itu pasti masuk ke kas negara. Kalau begitu memang bagus, tapi kalau tidak bagaimana? Apakah beliau bisa memastikan,” tambah Uchok mempertanyakan.
Seperti yang dikatakannya, Anies tak ingin penyelesaian pembangunan JIS ini tertunda.
JIS atau yang dikenal sebagai Stadion BMW merupakan salah satu janji politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengikuti Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies saat itu berjanji akan memberikan stadion pertama bagi warga DKI dan sebagai tempat latihan dari klub sepak bola Persija.
Anies merasa pembangunan stadion ini bertujuan baik. Sehingga ia menduga ada pihak yang sengaja menjegal pembangunan ini. Ia pun meminta doa kepada masyarakat dan Persija agar bisa meneruskan pembangunan.
“Saya minta doanya dari Persija The Jak doakan agar gangguan seperti ini bisa mengecil di kemudian hari. Bantu untuk awasi, selalu ada saja pihak yang ingin menjegal. Bantu ini sehingga stadion bisa terwujud untuk semuanya,” kata Anies.
Uchok Sky Khadafi memuji kepandaian Anies dalam memainkan sentimen para penggemar sepak bola Jakarta yang dikenal fanatik. Menurut Uchok, kemampuan Anies mendekati Jak Mania, panggilan untuk pendukung Persija Jakarta, membuat lawan politiknya kesulitan untuk menyerang Anies melalui permasalahan tender pembangunan JIS. “Lihat saja, hingga sekarang hampir tak terdengar lagi suara sumbang dari anggota dewan di DPRP DKI yang mempermasalahkan soal tender pembangunan JIS,” ujar Uchok.
Padahal, tambah Uchok lagi, para politisi itu memahami bagaimana strategisnya kontribusi proyek JIS ini terhadap kekuatan politik Anies jika proyek ini bisa diselesaikan sebelum Pemilihan Gubernur DKI tahun 2022 mendatang. Para poliltisi ini dihadapkan pada dilema.
“Jika mereka mempersoalkan akan memberi risiko kehilangan popularitas di akar rumput. Sementara, jika didiamkan akan makin memperkuat kekuatan politik Anies tanpa kendala yang berarti,” ujar Uchok.
Makanya, tambah Uchok, tak heran jika Anies berani pasang badan untuk ikut berkomentar membela keputusan tender yang dilakukan oleh Jakpro tersebut.
Mengomentari soal tender itu, Anies menegaskan, kurang sehat jika sesama BUMN saling jegal karena hal ini bisa menunda kegiatan pembangunan.
“Kalau yang dimenangkan internasional dan yang Indonesia dikalahkan lain. Ini dua-duanya BUMN. Jadi, BUMN berhentilah cakar-cakaran,” ujar Anies mencoba mengakhiri polemik yang mempersoalkan tender pembangunan JIS ketika itu.
Jika dapat menunaikan janji politiknya membangun JIS, Anies bakal menjadi calon yang sulit ditandingi dalam pemilihan gubernur di tahun 2022 yang akan datang. Tentunya, dengan modal dua kali terpilih sebagai Gubernur DKI, Anies juga akan mendapatkan tambahan kekuatan untuk bisa bersaing dalam Pemilihan Presiden 2024 yang memang menjadi target utamanya. (Telenews)