Ketua Fraksi PKS DKI Mohammad Arifin menegaskan rencana kenaikan tunjangan Rp 8 miliar DPRD untuk kegiatan sosialisasi ke masyarakat. Arifin menyebut kenaikan itu bukan untuk tunjangan pribadi anggota Dewan.
"Ada usulan penambahan kegiatan anggota DPRD untuk turun menyapa masyarakat agar anggaran DPRD lebih dekat dengan konstituennnya dan dapat menyerap dengan baik aspirasi masyarakat yang akan diperjuangkan di DPRD. Jadi bukan kenaikan tunjangan anggota DPRD," kata Arifin kepada wartawan, Jumat (4/12/2020).
Namun, terkait besar anggarannya, Arifin mengaku tidak mengetahui pasti. Namun dia menyebut anggaran yang diusulkan tidak sampai Rp 8 miliar.
"Itu tidak benar angkanya seperti itu. Apalagi itu bukan kewenangan DPRD, menaikkan tunjangan. Sebab, itu harus diatur dalam pergub setelah disetujui Kemendagri dan Kementerian Keuangan," ujarnya.
"Itu sangat berlebihan, tidak mungkin anggarannya sebesar itu," lanjut Arifin.
Simak berita selengkapnya di halaman berikut >>>>>