"Presiden Jokowi perlu melikuidasi atau membubarkan Kementerian/Lembaga yang tidak perlu supaya anggarannya bisa direlokasi untuk penanganan Covid-19," ujar dia di acara Market Review IDX channel, Kamis (22/10/2020).
Baca Juga: Erick Thohir Rombak Direksi Bulog, Buwas Digeser?
Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga diminta untuk membubarkan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang digawangi oleh Mantan Presiden Mengawati Soekarno Putri karena dianggap hanya menghamburkan uang negara. Lebih baik anggaran tersebut disalurkan untuk stimulus UMKM saat ini sedang berdarah-darah karena jualannya tidak laku akibat dihantam virus corona.
Baca Juga:
- Luhut Dapat PR dari Jokowi , Disuruh Bentuk Satgas Omnibus Law Cipta Kerja
- Luhut Dapat Kabar dari Jakarta: 1,5 Juta Vaksin AstraZeneca Diberikan untuk Bali
- Vaksinasi Sesuai Target, Luhut Sebut Sudah Dilakukan 500 Ribu Per Hari
(Baca juga : Buwas Tetap Bertengger di Bulog, karena Keberanian dan Kebijakannya? )
Di samping itu, duitnya juga bisa untuk memberikan inenstif gaji para pekerja untuk menggenjot konsumsi dalam upaya menghadapi resesi ekonomi. "Kementerian/Lembaga tersebut anggarannya cukup gemuk. Padahal itu padahal bisa dijadikan insentif, bagi pelaku UMKM, dunia usaha dan sektor kesehatan," tandas dia.
Baca Juga: RI Diprediksi Resesi, Luhut: Masih Lebih Baik dari Negara Lain
Dia menilai stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) menghadapi resesi ekonomi relatif kecil, hanya 4,2 persen dari PDB dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia 20,8 persen dan Singapura 13 persen."Seharusnya stimulus dari pemerintah bisa mencapai 5 - 10 dari PDB paling tidak ada di tengah, yaitu 7 persen," jelasnya.
(nng)