Tabitha Mallory selaku CEO China Ocean Institute, sebuah firma riset kebijakan perikanan menegaskan, Beijing memiliki keuntungan besar dibandingkan negara-negara tetangga seperti Filipina.
Pasalnya, ia dapat menghindari peraturan penangkapan ikan tertentu. Mallory mengklaim China dapat mengubah bendera hingga 1.000 kapalnya saat memancing di wilayah tersebut.
"Salah satu hal yang dilakukan China adalah menghindari beberapa batasan yang dimiliki negara tuan rumah terhadap armada penangkap ikan asing dengan menandai kembali kapal mereka," jelas Mallory.
Baca Juga: RUU Cipta Kerja Sunat Pesangon dari 32 Jadi 25 Bulan, Bikin Buruh Ngamuk
"Ada laporan baru-baru ini, yang memperkirakan sebanyak 1.000 kapal penangkap ikan yang beroperasi dengan cara ini sebenarnya milik China," sambungnya.
China sendiri berkeras dapat menangkap ikan di tempat yang diinginkannya dan mengklaim wilayah luas LCS hingga pantai Filipina, Malaysia, dan Taiwan.
Menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS) tahun 1982, negara-negara mengontrol sumber daya laut dalam zona ekonomi eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil. Daerah di luarnya kemudian dianggap perairan internasional.
Di bawah hukum internasional, sebagian besar LCS berada di bawah kekuasaan Vietnam. Namun, China berpendapat mereka memiliki kedaulatan historis atas sebagian besar jalur air atau disebut juga sembilan garis putus-putus.
Artikel ini sebelumnya sudah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul Ketegangan Memanas Lagi, Stok Ikan di Laut China Selatan Dilaporkan Kian Menipis karena Tiongkok. (Penulis: Julkifli Sinuhaji)***