"Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut benar-benar tidak mengetahui adanya GPKPD, apalagi terlibat," kata Riefky.
Baca juga: Saat Moeldoko, Nazaruddin, hingga Marzuki Alie Dituding Ingin Dongkel AHY
Sebelumnya, Moeldoko disebut-sebut ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat dan menjadikannya sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.
Ia juga disebut telah menemui sejumlah kader Partai Demokrat untuk menggalang kekuatan agar dapat menyelenggarakan kongres luar biasa.
Kemudian, politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik, melalui akun Twitter-nya @RachlandNashidik, menyebut dalam upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat, Moeldoko mengeklaim mendapat restu dari sejumlah pejabat negara.
Restu itu didapat dari Mahfud MD, Yasonna Laoly, hingga Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Baca juga: Mahfud MD Bantah Restui Moeldoko Mengudeta Kekuasaan AHY di Demokrat
Moeldoko telah membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.
Secara terpisah, Mahfud menegaskan posisinya dalam pemerintahan tidak bisa digunakan untuk memberikan restu pengambilalihan kepemimpinan partai.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone. Syarat & Ketentuan