Nasional JUMAT, 04 OKTOBER 2019 | 22:43 WIB
Moeslimchoice | Bangsa Indonesia sepertinya sedang mengalami azab Allah akibat salah pilih pemimpin. Kesimpulan ini disampaikan Mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara era Presiden Abdurrahman Wahid, Prof. Ryaas Rasyid melalui WhatsApp kepada awak media, Jumat 4/10/19.
"Kepemimpinan berbasis kebohongan ini mengundang kemurkaan Allah," kata Ryaas Rasyid.
Ryaas Rasyid menjelaskan, azab yang dimaksud itu berupa kezaliman penguasa pada semua level, memburuknya kondisi kehidupan masyarakat lapisan bawah, rusaknya persatuan, konflik sesama ummat Islam, juga terpuruknya daya beli bersamaan dengan nilai rupiah.
"Sudah daya beli jatuh akibat pengangguran dan PHK, nilai uang pun merosot. Belum lagi soal rusaknya moralitas penegak hukum. Semua ini adalah akibat kehadiran para pembohong di puncak-puncak kepemimpinan negara dan pemerintahan," jelasnya.
Ryaas yang dikenal sebagai salah satu penggagas Otonomi Daerah mengaku khawatir, doa-doa para kiai dan ulama yang dikumandangkan pada acara-acara kenegaraan dan pemerintahan tidak akan sampai apalagi terkabul.
Kata Ryaas, salah satu jalan perjuangan untuk kembalinya berkah dan rahmat Allah SWT kepada bangsa ini adalah kebangkitan para pejuang melawan kebohongan.
Ia juga mengungkapkan sudah beberapa tahun ini kebohongan menyebar dan beranak pinak. Bangsa Indonesia, lanjutnya, terkepung dan terkooptasi oleh kebohongan yang sistematis, sehingga telah sampai ada kondisi yang membahayakan eksistensi kebenaran.
"Kalau semua ini tidak bisa dihentikan, bukan tak mungkin kebenaran hanya akan tinggal sebagai kenangan belaka, bahkan jadi bahan olok-olokan. Kebohongan adalah musuh besar peradaban," tuntas Ryaas Rasyid.
Apa yang disampaikan Ryaas Rasyid tersebut diperkuat oleh hasil penelitian para ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris baru-baru ini. Menurut penilitian tersebut, pemerintah dan partai-partai politik Indonesia mengerahkan serta membiayai pasukan siber alias buzzer di media sosial untuk memanipulasi opini publik.
Pengerahan buzzer oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia itu diulas dua ilmuwan Oxford, Samantha Bradshaw dan Philip N Howard dalam laporan bertajuk The Global Disinformation Order, 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation.
Dalam laporan itu dibeberkan bahwa pemerintah dan partai-partai politik di Indonesia menggunakan buzzer untuk menyebarkan propaganda pro pemerintah/partai, menyerang lawan politik, dan menyebarkan informasi untuk memecah-belah publik.
Selain itu ditemukan juga bahwa di Indonesia, pemerintah dan partai-partai politik memanfaatkan pihak swasta atau kontraktor serta politikus untuk menyebarkan propaganda serta pesan-pesannya di media sosial.
Sementara alat yang digunakan adalah akun-akun palsu yang dioperasikan oleh orang-orang dan oleh bot.
Berdasarkan isinya konten-konten yang disebarkan oleh pemerintah dan partai politik di Indonesia terdiri dari dua jenis: informasi yang menyesatkan media atau publik dan yang kedua, memperkuat pesan dengan terus-menerus membanjiri media sosial dengan tagar.
Para buzzer di Indonesia, menurut penelitian itu, dikontrak oleh pemerintah atau partai politik tidak secara permanen. Mereka lazimnya dibayar di kisaran harga Rp 1 juta sampai Rp 50 juta. [zul]
01 Apr, 2021 | 17:00
01 Apr, 2021 | 16:35
01 Apr, 2021 | 16:00
01 Apr, 2021 | 15:50
01 Apr, 2021 | 15:30
01 Apr, 2021 | 15:05