"Pemerintah menyediakan pendanaan dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan kebutuhan DIY dan kemampuan keuangan negara," demikian bunyi Pasal 42 ayat 1 UU Keistimewaan DIY.
Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md menegaskan otonomi khusus (otsus) akan terus berlaku sejak ditetapkan pada 2001. Mahfud mengatakan hal tersebut saat menjelaskan soal kesalahan narasi terkait otsus Papua.
"Bahwa ada kesalahan narasi di tengah masyarakat tentang otonomi khusus Papua. Di Papua berkembang di sebagian masyarakat untuk menolak perpanjangan otonomi khusus Papua, saya tegaskan tidak ada perpanjangan otonomi khusus Papua karena keberlakuan otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, tidak ada perpendekan, tidak ada perpanjangan," kata Mahfud saat jumpa pers secara daring, Jumat (2/10).
Mahfud mengatakan otsus telah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Jadi tidak perlu agenda perpanjangan otsus tersebut.
"Otonomi khusus itu adalah UU Nomor 21 Tahun 2001 dan itu berlaku terus tidak perlu diperpanjang. Sekarang kita olah itu adalah perpanjangan dana otsusnya. Oleh sebab itu, kita tidak mengagendakan sama sekali untuk memperpanjang atau memperpendek otonomi khusus. Otonomi khusus Papua sudah berlaku dan sudah disepakati secara nasional, secara komprehensif," katanya.
Sementara itu, Ketua DPR Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin menyinggung dana otsus yang disebutnya berakhir pada 2027. Dia berharap pemerintah pusat dapat memperpanjang Dana Otsus tersebut.
Menurut Dahlan, Dana Otsus membuktikan kehadiran negara untuk dapat memenuhi hak dasar serta hak konstitusional warga negara. Dia berharap Dana Otsus terus ada.
"Dana tersebut sangatlah dibutuhkan oleh Aceh, terutama untuk pembangunan, pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan," kata Dahlan dalam rapat paripurna pelantikan Nova Iriansyah sebagai Gubernur Aceh di gedung DPR Aceh, Kamis (5/11).
(asp/jbr)