JAKARTA - Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun menilai program atau janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) di tahun kedua menjabat berat dilaksanakan. Salah satu yang dinilai sulit yakni perihal kartu prakerja bagi masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.
"Program-program untuk periode kedua ini agak berat karena membutuhkan antisipasi yang sistemik, misal kartu prakerja itu mesti didesain yang baik," tutur Ubedillah kepada Okezone, Jumat (5/7/2019).
Menurutnya kalaupun kartu tersebut dilaksanakan hal itu tidak bisa diakukaan secara langsung. "Mungkin tidak langsung sekarang, dua atau tiga tahun setelah anak-anak milenial ini memiliki asuransi pengangguran prakerja supaya negara tidak beban," ungkapnya.
Sebab apabila semua pengangguran diberi kartu prakerja maka kerugian negara akan sangat besar. Sehingga dibutuhkan suatu pemikiran yang utuh sebelum pelaksanaan program tersebut.
"Yang sulit ini kan yang terjemahan seperti apa karena itu nanti membebani APBN, sekarang aja devisit APBN ini jadi devisitnya lumayan oleh karena itu seluruh janji kampanye itu tidak mudah dilaksanakan," tuturnya.
Jika dibandingkan dengam program Jokowi di periode pertama menurutnya tidak semua progrm yang dilaksanakan pada periode kedua ini memiliki kesinambungan.
"Yang paling berkesinambungan mungkin infrastruktur. Tapi ada problem yang tidak berkesinambungan yakni BPJS itu perlu diselesaikan bagaimana menyelesaikan masalah lima tahun lalu diselesaikan," ungkapnya.
Kemudian soal kartu pintar itu masih berkesinambungan karena hal itu memang sudah lama ada bahkan sejak era presiden SBY. Hanya saja kala itu bernama bidik misi. Namun yang lebih penting menurutnya yang harus diselesaikan yakni persoalan SDM.
"Harus (SDM) (Periode) kemaren itu harus dievaluasi karena hanya infrastruktur terlalu ambisius. (tapi) resikonya kementerian tidak dapat peluang financial. Kalau sekarang orientasinya benar SDM perlu dikalkulasi berapa biaya yang diutamakan," paparnya.
"Misal dalam UU 1945 ada (dana) untuk pendidikan 20 persen, kalau itu dijalankan konsisten saya yakin SDM baik tapi kan tidak konsisten ya pemerintahan Jokowi, SBY dan 20 persen itu tidak hanya untuk kemendikbud hanya 12 persen jadi kalau mau konsisten apapun yang terjadi jalan terus, kalau akal-akalan lagi ya sama lagi nanti," tukasnya.
(kha)