Anggota DPRD DKI Kenneth Sebut Kritikan Ketum PDI Perjuangan Megawati Demi Jakarta Lebih Baik Lagi
Pernyataan Megawati itu merupakan kritik yang membangun, agar kinerja Pemprov DKI Jakarta lebih baik lagi kedepannya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi D dan juga Anggota Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan, Hardiyanto Kenneth angkat bicara terkait pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang menyebut kondisi Jakarta amburadul.
Menurut pria yang kerap disapa Kent itu, ucapan yang dilontarkan wanita kelahiran Yogyakarta 23 Januari 1947 itu merupakan kritik yang membangun, agar kinerja Pemprov DKI Jakarta lebih baik lagi kedepannya.
"Saya menilai apa yang diucapkan Ibu Megawati Soekarnoputri adalah kritikan yang membangun, agar Jakarta lebih baik lagi kedepannya," kata Kent dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2020).
Menurut Kent, Megawati Soekarnoputri merupakan tokoh bangsa yang paham apa yang harus dikritik terkait kondisi bangsa saat ini, salah satunya Jakarta yang dinilainya sudah amburadul.
"Beliau lebih makrifat, dan paham betul apa yang harus dikritisi. Artinya Jakarta sudah darurat dan perlu dibenahi secara serius dan fokus," kata Kent.
Selain itu, sambung Kent, lontaran Presiden kelima Republik Indonesia ini merupakan curahan isi hati dan pikirannya, setelah merasakan permasalahan di Jakarta yang tak kunjung selesai, salah satunya Pandemi Covid-19 dan banjir.
Baca juga: Megawati Sebut Jakarta Amburadul, Wagub DKI Riza Patria: Biar Masyarakat yang Menilai
Baca juga: Megawati Sindir Jakarta sebagai Kota Amburadul, Begini Jawaban Pemprov
"Yang disampaikan Ibu Megawati Soekarnoputri merupakan pikiran dan perasaan, atau majas yang ingin disampaikan kepada Pemprov DKI Jakarta. Teguran-teguran semacam itu seharusnya dijadikan acuan supaya bisa berkreasi jadi jangan terlalu di tafsir secara berlebihan," tegas Kent.
Lalu terkait dengan Pemprov DKI yang menerima opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan penghargaan dari dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), merupakan hal yang bagus. Namun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik.
"Jangan terlalu terlena dengan penghargaan yang sudah diberikan, dan jangan hanya meng-klaim secara sepihak. Tapi masih banyak pekerjaan rumah yang belum selesai, dan bisa kita lihat realita di lapangan seperti apa," ketus Kent.
Salah satu yang disoroti Kent adalah proyek pengelolaan sampah terpadu atau Intermediate Treatment Facility (ITF) di Sunter, Jakarta Utara.
ITF sendiri hingga saat ini belum selesai, padahal Pemprov DKI sebelumnya telah menganggarkan Rp750 miliar dalam APBD DKI 2019 untuk pembangunan ITF.
"Proyek ITF belum selesai hingga saat ini. Tapi sudah melakukan MoU jual beli listrik kepada PT PLN dan PT JSL. Sangat aneh, proyek belum selesai tapi sudah melakukan jual beli listrik," kata Kent.
Perlu diketahui, ITF Sunter sendiri ditargetkan mulai beroperasi pada 2022. Nantinya, fasilitas ini akan terhubung dengan Gardu Induk Kemayoran melalui jalur transmisi 150kV sepanjang 2,2 km.
Menurut Kent, masalah sampah di Jakarta sangat serius, sehingga pengerjaan ITF di Sunter harus dipercepat pekerjaannya.
"Pemprov DKI menargetkan tahun 2022 proyek tersebut baru akan selesai. Menurut saya masalah sampah ini sangat serius. TPST Bantar Gebang akan mengalami kelebihan kapasitas atau overload pada 2021, dan dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah besar di Jakarta, jika proyek ITF tidak dikebut pengerjaanya," kata Kent.
Lebih lanjut soal penanganan Covid-19 di Jakarta, Kent menilai terlalu banyak regulasi yang membuat warga DKI Jakarta kebingungan, seperti menerbitkan Keputusan Gubernur (Kepgub) 980/2020 tentang Prosedur Pengelolaan Isolasi Terkendali dalam Rangka Penanganan Covid-19, salah satunya memperbolehkan pasien positif corona, untuk melakukan isolasi mandiri di rumah, lalu memasang stiker pengumuman rumah tempat pasien positif yang akan menjalani isolasi mandiri.
Seharusnya, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta harus lebih masif dan fokus dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang protokol kesehatan Covid-19, saat kembali melakukan perpanjangan PSBB Transisi.
"Karena temuan saya di masyarakat bawah, masih banyak yang tidak tahu apa itu Covid-19, dan ada yang tidak percaya adanya covid-19, ini kan sangat berbahaya sekali. Jadi saya minta Pemprov DKI harus lebih masif dan fokus dalam sosialisasi tentang bahaya Covid-19 kepada masyarakat. Intinya semangat Pemprov harus ditekankan kepada semangat untuk sosialisasi, dan edukasi tentang bahaya Covid-19, serta cara pencegahannya dibandingkan semangat untuk memberikan sanksi kepada masyarakat Jakarta," ujarnya.
Namun, ia menegaskan, bahwa PSBB Transisi tidak bermakna melonggarkan protokol kesehatan Covid-19, akan tetapi harus lebih disiplin dalam menjalankannya.
"Jadi jangan salah persepsi soal kelonggaran menarik rem darurat beralih ke PSBB Transisi. Seharusnya Masyarakat harus lebih sadar, dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan Covid-19 agar tidak terjadi peningkatan kasus Covid-19 di DKI Jakarta," tegasnya.
Lalu permasalahan banjir, kata Kent, hal tersebut dapat diselesaikan jika sarana dan prasarana di DKI Jakarta tertata dengan baik. Seluruh sistem yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta bergerak baik pompa air, sungai, dan aliran drainase.
"Harus benar-benar serius dan fokus melakukan pencegahan sebelum terjadinya banjir, seperti membenahi drainase, pengerukan lumpur di sungai agar dapat menampung volume air yang lebih banyak lagi, lalu pembangunan crossing hingga turap di sejumlah kali," ujarnya.
Lalu, kata Kent, dirinya berkeliling ke sejumlah wilayah yang kerap kebanjiran untuk menginvestigasi permasalahan yang sudah lama dirasakan oleh warga.
Hingga akhirnya, ia menemukan sumber masalah banjir yang kerap menghantui warga ketika hujan turun.
"Dan saya menemukan, banyak sekali gorong-gorong saluran air atau U Ditch di wilayah ini tidak menyambung dan kecil. Jadi pada saat air menumpuk, maka air itu tidak akan mengalir ke kali, hingga menyebabkan banjir," katanya.
Namun, sambung Kent, Pemprov DKI Jakarta harus benar-benar melakukan sosialisasi kepada warga agar jangan membuang sampah sembarang.
"Untuk penangangan banjir tidak hanya fokus kepada pembangunan infrastruktur dan pengerukan kali semata, tetapi poin terpenting juga harus melakukan sosialisasi kepada warga supaya tidak membuang sampah sembarang," kata Kent.
Menurut Kent, hal itu yang membuat Megawati Soekarnoputri mengkritik Pemprov DKI Jakarta, karena banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dengan baik.
Kent pun mengutip kata mutiara seorang mubaligh Abu Yahya Badrusalam, Lc. atau juga dikenal sebagai Ustadz Badrusalam.
"Bila kritikan itu benar, tentu merujuk kebenaran lebih baik daripada ngeyel di atas kesalahan. Bila kritikan itu tidak benar, cukup kita tepis dengan adab dan sopan santun, nggak perlu marah-marah atau tersinggung," kata Kent yang mengutip Ustadz Badrusalam.
Megawati Soekarnoputri
DPRD Provinsi DKI Jakarta
PDI Perjuangan
Jakarta amburadul
Covid-19
banjir
Pemprov DKI Jakarta
PSBB
protokol kesehatan
|Diperiksa Terkait Kepemilikan Senjata Tajam, Kuasa Hukum Rizieq Shihab Sebut Hanya Klarifikasi|
|Sikap Penyerang Mabes Polri Selama Kuliah Dikenang Teman, Di-DO Kampus hingga Jadi Teroris Lone Wolf|
|Nangis Dini Hari di Pusara Makam ZA, Ibunda Penyerang Mabes Polri: Allah Memanggil Kamu|
|'Ma, Zakiah Keluar Sebentar' Kata ZA Pamit Sebelum Serang Mabes Polri, Keluarga Berniat Lapor Polisi|
|Tak Cuma Lewat Surat Wasiat, Teroris ZA Pamitan di WA Grup Keluarga, Isinya Buat Curiga Ayah Pelaku|