CNN Indonesia | Jumat, 04/10/2019 08:10 WIB
Ketua Fraksi PDIP di DPRD DKI Gembong Warsono mengkritisi transparansi TGUPP. (Detikcom/Ari Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI Jakarta menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bentukan Gubernur DKI Anies Baswedan tak transparan dalam pelaporan kinerja dan anggaran. Sementara, pendanaannya terus meningkat.
Hal ini merespons usulan kenaikan anggaran TGUPP dari Rp19 miliar menjadi Rp26,5 miliar dalam Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) DKI 2020.
Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Gembong Warsono menyatakan penaikan anggaran TGUPP sia-sia mengingat tidak ada dampak kinerja tim bentukan Anies itu kepada masyarakat.
Lihat juga: Anies Tepis Usul Anak Buah Soal Kenaikan Anggaran TGUPP
"Maka sebaiknya anggaran TGUPP di drop saja, kalaupun tetap harus ada TGUPP maka alokasi anggaran melekat pada anggaran operasional gubernur, sehingga tidak membebani APBD," kata Gembong kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).
Ia pun menyindir soal transparansi kinerja dan pertanggungjawaban TGUPP yang disebutnya hanya diketahui oleh Gubernur, bukan masyarakat.
Padahal TGUPP menghabiskan anggaran yang banyak sekali dari APBD DKI. Menurutnya, setiap penggunaan uang rakyat dalam APBD harus dipertanggungjawabkan ke DPRD.
Tercatat, Anggaran TGUPP pada APBD-Perubahan 2019 mencapai Rp18,9 miliar. Anggarannya kemudian meroket pada APBD DKI 2018 menjadi Rp19,8 miliar.
Pada APBD-P DKI 2018, anggarannya direvisi menjadi Rp16,2 miliar. Pada APBD DKI 2019, TGUPP meraup Rp19,8 miliar, yang kemudian direvisi dalam APBD-P DKI 2019 menjadi Rp18,99 miliar.
"Yang jelas memang enggak kelihatan, yang tahu hanya gubernur. Pertanggungjawaban gubernur, dia (TGUPP) langsung enggak ada laporan pertanggungjawaban [ke DPRD]," cetus Gembong.
Lihat juga: Kepala Bappeda DKI Bantah Anggaran TGUPP Anies Membengkak
"Minimal secara tertulis yang pasti fraksi PDI-Perjuangan beranggapan manfaatnya tidak terlalu signifikan maka anggaran TGUPP lebih baik drop," tegas dia
Senada anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI di DPRD DKI William Aditya juga meminta agar TGUPP dibubarkan. Menurutnya anggaran Rp21 miliar sangat boros dengan pengadaan anggota TGUPP Anies.
"Iya menurut saya pemborosan. Bubarkan saja kalau output-nya tidak ada dan tidak bisa diawasi," ungkap dia kepada CNNIndonesia.com.
Di pihak lain, Ketua Fraksi Partai NasDem di DPRD DKI Wibi Andrino memandang penambahan anggaran TGUPP adalah dampak belum terpilihnya wakil gubernur DKI.
Sehingga menurutnya wajar ketika Anies membutuhkan bantuan tambahan dan dianggarkan di APBD DKI.
"Mungkin karena gubernur tidak memiliki wakil gubernur dan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat tim gubernur," ujar Wibi kepada CNNIndonesia.com.
Lihat juga: 'Arek Suroboyo' Tuntut TGUPP Anies Minta Maaf soal Risma
Menurut Wibi yang perlu diperhatikan adalah kinerja Aniea bukan TGUPP, karena arena seyogyanya TGUPP mendapatkan mandat dari Gubernur sendiri untuk bekerja.
"Tapi poinnya adalah anggaran yang didapat dari pajak rakyat harus dapat kembali dengan kinerja yang baik. Nah, TGUPP itu sangat subjektif manfaatnya hanya dapat dinilai dari usernya yaitu gubernur," jelas dia.
"Nah, jangan nilai kinerja TGUPP nya. Nilailah kinerja gubernurnya apakah dengan penambahan anggaran tersebut kinerja gubernur semakin baik," tutup dia.
Anies Baswedan sendiri memastikan tidak ada penaikan TGUPP pada 2020.
"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (3/10).
Saat dikonfirmasi lagi soal usul kenaikan itu, Anies menyatakan, "No, tidak. Tidak berubah. Pokoknya tetap, tidak berubah," lanjut dia.
Lihat juga: Anies Persoalkan Mekanisme Pengangkatan Staf Ahok
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Mahendra berdalih bahwa anggaran TGUPP pada 2020 hanya Rp21 miliar. Angka yang tercantum dalam KUAPPAS 2020 sebatas usulan yang kemungkinan besar berubah,
"Data ini kan masih pembahasan jadi masih sangat dimungkinkan untuk bergerak," ungkap dia.
Ilustrasi gedung DPRD DKI. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Foto: CNN Indonesia/Fajrian
Gubernur DKI Anies Baswedan menepis soal kenaikan anggaran TGUPP. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
[Gambas:Video CNN] (CTR/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
LIHAT SEMUA Berita Daerah Terbaru
SAAT INI
Menpan RB Tjahjo Kumolo mengajak seluruh PNS untuk senantiasa mengamalkan Pancasila untuk menghindari ancaman paham radikalisme.
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER