Dicopotnya dua kapolda imbas kerumunan massa Rizieq dinilai Ida sebagai sebuah keistimewaan. Ida mempertanyakan mengapa Banten mendapat pengecualian dari sanksi yang diberikan Polri.
"Kalau ini bisa dilihat sebagai suatu keistimewaan juga barangkali, kedatangan Habib Rizieq dengan massanya itu menjadikan 2 kapolda tersanksi, kecuali Banten. Padahal di sana kerumunan massa luar biasa saat itu. Kemudian di daerah lain juga terabaikan," ujar Ida.
Sebelumnya, sorotan terhadap kerumunan massa di acara Habib Rizieq Syihab terus mengemuka. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Front Pembela Islam (FPI) kompak membandingkan penanganan kerumunan massa tersebut dengan Pilkada Serentak 2020.
Anies membandingkan penanganan kerumunan massa di acara Habib Rizieq itu dengan penanganan Pilkada Serentak 2020. Anies menegaskan pihaknya sudah bersikap proaktif.
"Anda boleh cek wilayah mana di Indonesia yang melakukan pengiriman surat mengingatkan secara proaktif bila terjadi potensi pengumpulan. Anda lihat pilkada di seluruh Indonesia sedang berlangsung, adakah surat (resmi) mengingatkan penyelenggara tentang pentingnya menaati protokol kesehatan," ujar Anies.
FPI melempar sindiran soal penindakan bagi pelanggar protokol kesehatan di Pilkada 2020. Sindiran itu disampaikan menjawab pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md yang menyebut bahwa orang yang sengaja melakukan kerumunan berpotensi menjadi pembunuh terhadap kelompok rentan.
"Teriring doa, semoga akan tegas juga kepada pelaku kerumunan saat pilkada ini," kata Ketua DPP FPI Slamet Maarif kepada wartawan, Senin (16/11).
(azr/imk)