CNN Indonesia | Jumat, 13/09/2019 10:35 WIB
Presiden RI Joko Widodo. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan setuju dengan wacana pembentukan Dewan Pengawas untuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Menurutnya, setiap lembaga memang butuh pengawasan.
Terkait dengan revisi UU KPK, Jokowisudahmengirimkan surat presiden (Surpres) yang telah dikirimkan ke DPR.
"Perihal keberadaan dewan pengawas. Ini memang perlu, karena setiap lembaga negara: Presiden,MA, DPRbekerja dengan prinsip checkand balance.Saling mengawasi. Ini dibutuhkan untuk meminimalisir potensi potensi penyalahgunaan kewenangan. Ini saya kan Presiden, Presiden kan diawasi. Diperiksa BPK dan diawasi oleh DPR. Jadi kalau ada dewan pengawas saya kira itu sesuatu yang juga wajar. Dalam proses tata kelola yang baik.," ujar Jokowidalam jumpa pers yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9).
Namun, sambung Jokowi, untuk menjamin independensi KPKmaka dewan pengawas itu harus berada di internal lembaga antirasuah.Menurutnya, anggota dewan pengawas itu harus diseleksi sendiri yang harus terdiri di antaranya dari akademisi dan aktivis antikorupsi. Jokowitak ingin anggota Dewan Pengawas itu berasal dari kalangan politik, birokrat, dan aparat penegak hukum aktif.
Lihat juga: Jokowi Tolak Empat Poin Revisi UU KPK Usulan DPR
"Saya minta semua pihak, saya tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi. Saya ingin KPK punya peran sentral," kata dia.
Dalam jumpa pers tersebut, Jokowi menilai salah satu fungsi dewan pengawas itu pun akan penting pula terkait izin penyadapan.
"Saya tidak setuju jika KPK harus memerlukan izin penyadapan dari luar. KPK perlu izin internal dari dewan pengawas," katanya.
Selain itu, dalam jumpa pers itu, Jokowi pun menjelaskan tanggapan lain terkait revisi UU KPK yang telah dikirimkan ke DPR. Beberapa di antaranya soal tak setuju penyidik dan penyelidik KPK hanya dari unsur kepolisian, tak setuju penuntutan harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung, dan tak setuju pengelolaan LHKPN dilepaskan dari KPK.
Lihat juga: Surpres Revisi UU KPK: Antara Kejanggalan dan Konspirasi
"Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK," ujar Jokowi.
Jokowi sendiri mengirimkan surpres ke DPR pada hari keenam setelah anggota dewan mengusulkan pembahasan revisi UU KPK. Surpresrevisi UU KPK itu dikirimkan istana ke DPR pada Rabu (11/9).
[Gambas:Video CNN] (fra/kid)
Lihat juga: Jokowi Setuju Ada SP3 di KPK demi HAM dan Kepastian Hukum
Tulisan ini merupakan bagian dari kumpulan artikel dalam Fokus: “Polemik Revisi UU KPK”
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
LIHAT SEMUA Berita Daerah Terbaru
SAAT INI
Setelah lebih dari 5 tahun tak merilis karya, band Iron Maiden mengatakan tengah mengerjakan sebuah proyek untuk membahagiakan para fan.
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
TERPOPULER