Jakarta, Beritasatu.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Hal itu dilakukannya setelah mendengar masukan dari berbagai pihak.
Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Jumat (20/9/2019).
"Setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU KUHP saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut," kata Jokowi.
Baca juga: Imparsial Minta Pemerintah Tunda Pengesahan RUU KUHP
Jokowi juga telah meminta Menkumham Yasonna Laoly menyampaikan sikap pemerintah ke DPR dan berharap DPR bersikap sama dengan pemerintah.
Baca juga: Tolak RUU KUHP, PSI: Adopsi Hukum Adat Cemaskan Pebisnis
Sebelumnya, Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan sejumlah pihak mengkritisi RUU KUHP yang akan disahkan oleh DPR. Sejumlah pasal dan ayat dalam RUU KUHP dinilai sebagai pasal karet yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat.
Berikut pasal-pasal kontroversial RUU KUHP yang dihimpun Aliansi Nasional Reformasi KUHP dan beberapa sumber.
Sumber: BeritaSatu.com