Data tunggal Nomor Induk Kependudukan (NIK), bagi Indonesia sangatlah penting. NIK diasosiasikan dengan identitas seseorang yang kemudian diejawantahkan dalam bentuk KTP elektronik (KTP-el), yang melambangkan ketunggalan seseorang. Alih-alih jelang waktu pemilihan umum mulai Pilkades hingga Pileg dan Pilpres, KTP el menjadi hal krusial.
BPPT pun melalui laboratorium Teknologi Informasi dan Komunikasi terus berupaya melakukan kaji terap agar pemanfaatan KTP elektronik ini dapat optimal. Dan yang terpenting, tidak dapat disalahgunakan.
Pada tahun 2017, perekayasa BPPT melakukan berbagai kajian agar pemanfaatan KTP-el dapat diperluas. Tidak hanya sebagai alat bukti identitas, melainkan juga sebagai alat otentikasi penduduk dalam menerima layanan publik. Misalnya dimanfaatkan dalam layanan kesehatan, perbankan, subsidi non tunai, verifikasi calon pemilih pada pilkades, dan dalam berbagai aspek yang lain.
Pemanfaatan KTP-el dalam verifikasi identitas penduduk tersebut menggunakan teknologi biometrik sidik jari yang diimplementasikan pada Perangkat Pembaca KTP elektronik, sehingga identitas penduduk yang tertulis pada kartu dapat dipastikan lewat pemadanan sidik jarinya dengan data sidik jari yang tersimpan dalam chip.
Teknologi Biometrik dalam KTP elektronik
Terkait teknologi biometrik pada program KTP elektronik, Perekayasa Madya Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT Dr. Anto Satriyo Nugroho menjelaskan sebagai berikut;
Ada dua proses pemadanan biometrik pada program KTP elektronik. Yang pertama adalah proses identifikasi lewat pemadanan biometrik 1:N, untuk menjawab pertanyaan : "Apakah penduduk yang memiliki data biometrik ini pernah melakukan perekaman sebelumnya, ataukah tunggal ?" Proses ini terjadi saat penunggalan NIK. Data biometrik penduduk (10 jari + 2 iris + wajah) direkam dan dikirimkan ke Data Center untuk dilakukan pencocokan dengan seluruh data penduduk Indonesia yang telah melakukan perekaman dan dinyatakan tunggal. Apabila data biometrik penduduk yang melakukan perekaman tadi setelah dicocokkan, ternyata tidak ada satupun yang sama, maka data penduduk tersebut dinyatakan tunggal, dan ditambahkan ke database biometrik penduduk Indonesia yang telah tunggal.
Adaupun proses yang kedua disebut verifikasi, yang dilakukan dengan pemadanan biometrik 1:1. Pada saat penduduk dinyatakan tunggal, baginya akan diterbitkan KTP elektronik. Saat mengambil KTP-el, penduduk tersebut seharusnya melakukan "aktivasi", yaitu pemadanan 1:1 antara jarinya dengan data biometrik sidik jari yang direkam dalam cip KTP-el. Hal ini untuk memastikan bahwa KTP-el diambil oleh penduduk yang bersangkutan, tidak diwakilkan kepada orang lain. Selain itu proses pemadanan 1:1 ini terjadi juga saat Perangkat Pembaca KTP-el dipakai dalam layanan publik. Sidik jari penduduk akan dicocokkan oleh Perangkat Pembaca KTP-el dengan data sidik jari yang tersimpan di dalam cip KTP elektronik.
Ilustrasi untuk proses identifikasi dan verifikasi pada penjelasan diatas dapat dilihat pada gambar berikut:
Saat penunggalan dilakukan di Data Center, data biometrik yang telah direkam akan dilakukan ekstraksi karakteristik individu memakai teknologi prinsipal, dan direpresentasikan dengan proprietary template. Apabila dalam proses penunggalan tersebut diputuskan bahwa data itu tunggal, berarti penduduk tersebut belum pernah melakukan perekaman sebelumnya, dan kepadanya diterbitkan KTP elektronik.
Dalam chip KTP elektronik, informasi sidik jari kiri dan kanan disimpan dengan mengacu ISO/IEC 19794-2 (ISO template). Perbedaan representasi antara proprietary template dengan ISO template tersebut karena tujuannya berbeda. Proprietary template ditujukan untuk memaksimalkan kinerja tahap penunggalan, sedangkan ISO template ditujukan untuk kepentingan interoperabilitas. Dalam pengujian berskala besar yang dilakukan oleh National Institute of Standars and Technology, MINEX (Minutiae Interoperability Exchange Test), template proprietary memperlihatkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan template standar. Namun demikian, saat disimpan ke dalam cip, ada kebutuhan agar data sidik jari tersebut bisa dibaca prinsipal biometrik yang lain sehingga tidak terjadi vendor lock in.
Oleh karena itu dalam penyimpanan di cip, standar ISO/IEC 19794-2 dijadikan acuan, sehingga semua pihak lain dapat membacanya. Perlu untuk dipahami, bahwa yang disimpan dalam cip KTP elektronik bukan citra sidik jari, melainkan informasi titik-titik minutiae pada sidik jari, antara lain koordinat x, y pada citra, orientasi dan tipe minutiae. Minutiae adalah titik-titik perhentian atau percabangan garis pada sidik jari, yang jumlahnya bervariasi.
"Kembali disini saya sampaikan, jika ada yang menganggap bahwa pencocokan dilakukan dengan sidik jari penduduk lainnya yang tersimpan di (chip) KTP-el. Apabila yang dimaksud demikian, logika ini tidak tepat. Karena yang disimpan di KTP-el hanya 2 sidik jari dalam format ISO template (ISO 19794-2), sedangkan saat proses penunggalan, memanfaatkan proprietary template. Jelas pemadanan tidak bisa dilakukan karena representasi datanya berlainan," paparnya melalui pesan instan di Jakarta, Senin, (27/11/2017).
Anto pun kembali merincikan bahwa apabila ada kekhawatiran terkait gagalnya penunggalan karena sidik jari pada cip dan iris berasal dari orang yang berbeda, maka hal ini diyakini Anto sangat sulit untuk terjadi, selama proses bisnis berlangsung dengan benar, sesuai SOP. "Hal di atas baru bisa terjadi apabila operator tidak mematuhi SOP. Misalnya iris mata penduduk X direkam, tetapi jarinya memakai jari orang lain. Tetapi hal ini bukan karena pemilihan teknologinya yang salah. Melainkan ke faktor process & people-nya yang salah. Kalau SOP dilanggar, operator tidak mematuhi SOP, maka teknologi apapun, secanggih apapun, pasti tidak akan bisa berhasil dengan baik," tandasnya.
KTP el untuk TKDN dan Pelayanan Publik
Terpisah, Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material BPPT, Hammam Riza menuturkan bahwa sebenarnya KTP el ini secara teknologi bermakna positif, jika fungsinya ditingkatkan.
"Jika KTP el sudah bisa digunakan untuk urusan perbankan saja misalkan. Tentu pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat akan semakin terasa mudah," cetus Hammam melalui surat elektronik, Senin, (27/11/2017).
Apalagi bicara TKDN, Hammam pun menyebut KTP el ini berpeluang besar untuk membesarkan industri nasional, seperti pembuatan cip, alat baca KTP el, dan bahan baku kartu KTP el sendiri.
"Kami siap mendukung industri lokal dan pemangku kepentingan lain untuk dapat bersinergi dalam meningkatkan pemanfaatan KTP el ini," pungkasnya. (Humas/HMP)