JAKARTA – Polisi menggelar rekonstruksi kasus penembakan yang berujung tewasnya 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Namun, rekonstruksi yang memeragakan 58 adegan tersebut dinilai janggal.
Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Rivanlee Anandar mengatakan pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan dari hasil rekonstruksi penembakan yang menewaskan 6 Laskar FPI. Kejanggalan terlihat dari beberapa pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi.
“Ada beberapa kejanggalan yang kami temukan di polisi, bahwa korban-korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan pernyataan kontradiktif,” katanya, Senin (14/12).
BACA JUGA: Komnas HAM Diyakini Objektif Selidiki Kasus Penembakan Laskar FPI
Tidak hanya itu, Rinvalee juga menyebut kejanggalan lainnya, yaitu tak diundangnya pihak korban, dalam hal ini FPI. Karenanya, Kontras berharap kasus ini bisa diselesaikan Komnas HAM.
Dia berharap Komnas HAM mampu melihat kasus ini secara komprehensif. “Dari keterangan itulah kita merasa benar menolak rekontruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini dibuka oleh Komnas HAM,” katanya.
Rinvalee mengakui pihaknya mendapat undangan dari kepolisian untuk menyaksikan rekonstruksi. Namun, Kontras menolak dengan alasan independensi.
“Kontras sebagai lembaga juga diundang, namun terkesan terburu-buru. Kami khawatir proses rekonstruksi mengalami banyak kejanggalan-kejanggalan lain,” katanya.
BACA JUGA: Geledah Tas Dimas Ramadhan, Merry dan Nagita Slavina Temukan Benda Tak Lazim
Kejanggalan juga ditemukan Indonesia Police Watch (IPW). Ketua Presidium IPW Neta S Pane menyebut ada tiga pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam kasus penembakan anggota FPI.
“IPW berharap Mabes Polri mau mengakui adanya pelanggaran SOP tersebut. IPW berharap Komnas HAM dan Komisi III DPR mau mencermati pelanggaran SOP yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam kematian anggota FPI yang mengawal Rizieq Shihab,” ujarnya.
Dijelaskan Neta, pelanggaran SOP pertama yang dilakukan polisi yaitu saat keempat anggota FPI yang masih hidup dimasukkan ke mobil tanpa borgol, setelah dua temannya tewas. Neta menilai ini sangat aneh.
“Aneh, jika dibandingkan saat penangkapan Rizieq Shihab di Polda Metro Jaya. Polisi memborgolnya saat dibawa ke sel tahanan,” ujarnya.
BACA JUGA: Hore! Setengah Biaya Vaksin Mandiri Covid-19 Kemungkinan Ditanggung Pemerintah
Pelanggaran SOP kedua, saat penyidik Polda Metro Jaya memasukkan keempat anggota FPI yang baru selesai baku tembak ke mobil yang berkapasitas delapan orang. Hal itu merupakan tindakan tidak masuk akal, irasional, dan sangat aneh. Jumlah penumpang mobil yang overload alias kelebihan kapasitas.
Pelanggaran SOP terakhir, saat anggota polri yang seharusnya terlatih terbukti tidak Promoter dan tidak mampu melumpuhkan anggota FPI yang tidak bersenjata. Sehingga para polisi itu main hajar menembak dengan jarak dekat dan membuat keempat anggota FPI itu tewas.
“Dari ketiga kecerobohan ini terlihat nyata bahwa aparatur kepolisian sudah melanggar SOP yang menyebabkan keempat anggota FPI itu tewas di satu mobil,” kata Neta.
Sementara anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al-Habsy mengatakan pihaknya berencana akan membentuk tim pencari fakta terkait insiden tersebut.
“Tim pencari fakta itu kan untuk mencari keadilan. Tapi tim akan terbentuk berdasarkan kesepakatan di Komisi III DPR,” kata politisi PKS ini.
BACA JUGA: Terkait Penembakan Laskar FPI, Ferdinand Saran Komnas HAM Tidak Banyak Bicara
Selain rencana pembentukan tim, Komisi III DPR akan memanggil seluruh mitra kerjanya. Mereka akan mendengarkan penjelasan dari sudut pandang mitra termasuk dari Komisi Nasional HAM dan Kepolisian Indonesia.
Secara kewenangan, Komisi III DPR dapat memanggil seluruh mitra kerja untuk membahas permasalahan itu.
“Nantinya dari hasil pembicaraan dengan semua mitra itu, kita akan lihat, apakah bisa lari ke panja (panitia kerja) atau TGPF (tim gabungan pencari fakta) atau yang lainnya,” ucap dia.
Namun demikian, dia mengaku rencana itu masih berbenturan dengan kegiatan DPR pada masa reses.
“Tapi saya yakin dan percaya kebenaran akan datang setelah ada penyelidikan dan penyidikan yang bagus,” katanya.(gw/fin)