Hendri mengatakan polisi akan tetap memanggil Direktur Utama RS UMMI Andi Tatat dan lainnya besok. Dia menyebut, Bima Arya bisa melanggar UU RI Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular bila mencabut laporan RS UMMI.
"Masing-masing daerah diberi kewenangan untuk itu. Yang Ketiga, kalau Pemkot Bogor cabut, dia kena Undang-undang. Kan itu Pasal 12 UU 4 tahun 84, pemerintah daerah, kepala daerah wajib menegakkan aturan itu apabila diduga ada penyebaran wabah penyakit menular, pasal 12-nya," tandas dia.
Sebelumnya, Satgas COVID-19 Kota Bogor, yang dipimpin Wali Kota Bima Arya mengadukan RS UMMI ke polisi. Tes usap (swab test) COVID-19 dari pihak eksternal terhadap Habib Rizieq menjadi pangkal masalahnya. Namun kini Bima Arya berniat menghentikan proses aduan RS UMMI ke polisi.
"Kami mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan aduan kepada kepolisian. Dan kami percaya RS UMMI memiliki iktikad baik untuk meningkatkan profesionalitas untuk melayani, tidak saja warga Bogor, tetapi warga mana pun yang datang ke Kota Bogor, tentunya termasuk Habib Rizieq Syihab bersama keluarga," kata Bima Arya di Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11/2020).
(maa/maa)