JawaPos.com – Kudeta terhadap Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dikabarkan melibatkan Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Mantan Paglima TNI itu disebut-sbut menggelar pertenuan dengan para kader Demokrat di sebuah hotel di Jakarta.
Karena itu, Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik meminta Moeldoko untuk tidak berbohong kepada publik.
“Pak Meoldoko Jangan bohong. Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di hotel Aston Rasuna lantai 28, pada Rabu tanggal 27 Januari 2021 Pkl. 21.00 WIB. Anda datang ke situ, bukan mereka mendatangi Anda,” ujar Rachland kepada wartawan, Selasa (2/2).
Rachland juga menegaskan, dalam pertemuan dengan kader Partai Demokrat tersebut Moeldoko yang diduga akan melakukan kudeta itu telah mengklai rencannya telah disetujui oleh Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly.
“KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia juga menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam Mahfud MD, bahkan “Pak Lurah” merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu “Pak Lurah?,” katanya.
Baca Juga: Kudeta Demokrat, Jansen: Semoga Engkau Baik-baik Saja Jenderal
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, ada pihak yang ingin mengambil alih kekuasaan Partai Demokrat.
“Yaitu tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat,” ujar AHY di Kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Senin (1/2).
AHY mengatakan dirinya mendapat kesaksian dari kader-kader Partai Demokrat bahwa pihak yang ingin mengambil alih tersebut berasal dari lingkar kekuasaan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
“Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi,” katanya.
AHY melanjutkan gerakan tersebut sudah menadapat dukungan dari sejumlah menteri di kabinet Jokowi. Sehingga hal ini harus disikapi secara serius oleh internal Partai Demokrat.
Diketahi, sampai saat ini redaksi JawaPos.com sudah mengkonfirmasi kepada KSP Moeldoko terkait tuduhan Andi Arief tersebut. Namun WhatsApp tersebut belum direspons oleh Moeldoko.