5. Edhy Prabowo Blak-blakan soal Orang Gerindra Dapat Izin Ekspor Benur
Edhy Prabowo angkat bicara soal info orang partai Gerindra yang menjadi eksportir benih lobster atau benur. Menurutnya, tidak semua yang diberikan izin impor berasal dari partai Gerindra.
Edhy menjelaskan bahwa yang memberi izin impor bukan dirinya langsung, melainkan tim yang terdiri atas Direktorat Jenderal terkait, Inspektur Jenderal (Irjen), hingga Sekretaris Jenderal Kementerian.
"Kalau ada yang menilai ada orang Gerindra, kebetulan saya orang Gerindra, tidak masalah. Saya siap dikritik tentang itu. Tapi coba hitung berapa yang diizinkan itu mungkin tidak lebih dari 5 orang atau 2 orang yang saya kenal. Kebetulan salah satu dari 26 itu ada orang Gerindra dan saya juga nggak bisa mengkomunikasikan. Yang memutuskan juga bukan saya, tim. Surat pemberian izin itu tidak dari menteri tapi dari tim yang sudah ada," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (6/7/2020).
Edhy mengakui memang ada yang daftar melalui dirinya untuk gabung menjadi eksportir benih lobster. Namun dia langsung menyerahkan berkas tersebut kepada tim dan memintanya untuk jalankan sesuai aturan yang sudah ditetapkan.
"Masa saya harus larang orang dari Gerindra, saya nggak ngerti siapa maksudnya dan kami masukkan baik-baik, tidak daftar lewat saya. Memang ada yang daftar ngasih surat, saya kasih kan ke panitianya silakan jalankan sesuai aturan," ucapnya.
Edhy menjelaskan bahwa kementerian membuka kesempatan yang sama untuk seluruh perusahaan maupun koperasi yang berniat ingin mengajukan izin. Salah satu kriteria yang harus dimiliki yakni perusahaan atau koperasi tersebut harus memiliki sarana untuk budidaya lobster.
"Kan bisa di cek di lapangan syaratnya mereka harus punya sarana untuk budidaya dulu, untuk pembesaran dulu dan itu kalau nggak ada nggak boleh kita izinkan," imbuhnya.
6. Edhy Prabowo Jawab Kritik soal Ekspor Benih Lobster
Edhy Prabowo menjawab kritik anggota DPR soal kebijakan ekspor benih lobster. Edhy menjelaskan soal pajak Rp 5.000 per benih lobster belum berlaku karena masih ada protes dari pelaku usaha. Mereka menolak pajak Rp 5.000 per benih lobster karena harga lobster yang disebut masih di bawah Rp 20.000.
"Harga beli ke nelayan penangkap sudah tidak ada masalah bahkan harganya sudah di atas itu sekarang. Yang Rp 5.000 terhadap pajak ekspornya ini masih terdapat protes dari beberapa pelaku kegiatan usaha karena memang harganya masih fluktuasi. Kalau harga Rp 30.000 mereka masih oke tapi sekarang masih di bawah Rp 20.000 makanya dia minta harganya disesuaikan dengan pertumbuhan harga ditempat negara pembeli," kata Edhy dalam rapat kerja sama, Kamis (27/8/2020).
Meski begitu, dia menegaskan itu hanya bersifat sementara. Yang jelas tujuan utamanya adalah untuk budidaya lobster karena pelaku usaha yang tidak melakukan budidaya tidak akan diberi izin untuk ekspor.
"Mungkin ada yang curi-curi silakan saja mereka main kucing-kucingan tapi saya yakin cepat atau lambat akan ketauan," tegasnya.
Edhy menyebut dengan adanya kebijakan ekspor benih lobster ini dapat menggerakkan ekonomi nelayan di daerah. Selain itu juga, membuat nelayan yang mendapat pekerjaan.
"Semangat pemberian izin ini kalau dirasakan di nelayan-nelayan di daerah selatan jawa itu ekonomi-ekonomi sudah mulai tumbuh, mereka yang tadinya nganggur ikut ngambil lobster. Saya dapet laporan Bupati Trenggalek satu kecamatan sudah ada perputaran uang sehari Rp 15 miliar, artinya ekonomi mulai gerak," tandasnya.
(knv/fjp)