POSTUR Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 resmi disahkan parlemen Kamis (27/7). Satu hal yang jadi sorotan ialah melonjaknya defisit anggaran yang mencapai 2,92% dari produk domestik bruto (PDB). Angka itu nyaris mencapai ambang batas yang dibolehkan undang-undang (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), yaitu 3%. Padahal, dalam APBN induk defisit anggaran sebelumnya sebesar 2,41%. Dengan melonjaknya defisit, nominal pembiayaan negara menjadi Rp397,2 triliun dari Rp330,1 triliun.
Oleh karena itu, dewan meminta pemerintah mewaspadai angka defisit tersebut. "Pemerintah perlu memperbaiki pengelolaan APBN terutama dari sisi perencanaan," ujar Wakil Ketua DPR Agus Hermanto saat rapat paripurna di Gedung Parlemen, kamis (27/7). Pada awal Juli lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan soal kemungkinan melebarnya defisit anggaran dari 2,41% menjadi 2,67% ke DPR. Menurut Sri, angka itu didapatkan dari rekam jejak belanja kementerian dan lembaga (K/L) selama 10 tahun terakhir yang tak akan terserap 100%.
Biasanya, kata Ani, demikian Sri Mulyani kerap disapa, belanja pemerintah hanya terserap 82% pada tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, tahun ini serapan belanja diharapkan bisa sampai 95%. Ani menjelaskan alasan pemerintah tak langsung menetapkan kenaikannya 2,67%, tapi malah 2,92%. Hal itu, kata dia, bukan sekadar masalah arus kas (cash flow) semata, melainkan juga bagaimana mengelola keuangan negara.
Ani mengatakan penetapan angka defisit sebesar 2,92% merupakan perencanaan anggaran yang harus dibuat Kemenkeu sebagai bendahara negara. Sri memastikan kenaikan defisit tersebut tidak akan membuat investor waswas dan menganggap APBN Indonesia berisiko. Menurutnya, pemerintah telah mengomunikasikan level defisit tersebut kepada seluruh stakeholder yang memiliki kepentingan pada outlook atau gambaran ekonomi Indonesia, termasuk dengan para investor.
Kelola utang
Dia juga memastikan utang pemerintah akan selalu dikelola secara hati-hati dengan mengedepankan tata kelola yang berlaku. Pemerintah, kata dia, juga akan menjaga tingkat utang agar tidak mengancam stabilitas perekonomian dan tidak menjadi beban yang tidak dapat dipenuhi. "Dengan rasio utang terhadap PDB di bawah 30%, utang akan terus digunakan untuk investasi produktif, membangun infrastruktur, meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas pelayanan kesehatan," kata dia.
Menurut dia, pengelolaan utang yang baik tersebut akan mempertimbangkan sisi waktu penarikan utang, komposisi mata uang, jatuh tempo serta pengendalian kas pemerintah. "Ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan dan menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks, tidak hanya untuk generasi sekarang, tetapi juga generasi akan datang," kata Sri.
Meski demikian, Sri menjanjikan pemerintah akan mulai mengurangi ketergantungan terhadap utang, yaitu dengan menekan defisit anggaran, agar pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara dapat diturunkan. (MTVN/E-2)