Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) 2003-2008 Jimly Asshiddiqie menyebut pidato Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab penuh kebencian. Dia meminta aparat menindak agar provokasi tersebut tidak menyebar luas.
"Ini contoh ceramah yang bersifat menantang dan berisi penuh kebencian, permusuhan, yang bagi aparat pasti harus ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa meluas dan melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi atas namakan dakwah yang mesti dengan hikmah dan mau'zhoh hasanah," kata Jimly lewat akun Twitter, @JimlyAs, Rabu (18/11/2020).
Adapun, pidato yang dimaksud adalah ceramah Rizieq yang menyinggung soal penistaan agama. Dalam cuplikan video berdurasi 40 detik tersebut, Rizieq menyinggung soal tragedi berdarah di Prancis yang terkait dengan penghinaan terhadap Islam.
Menurut Rizieq, kejadian di Prancis merupakan contoh pembiaran negara terhadap penistaan agama. Oleh karena itu, dia meminta setiap penista agama Islam di Indonesia harus diproses.
“Yang menghina nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses jangan salahkan umat Islam kalau kepalanya ditemukan di jalanan,” ujar Rizieq dalam cuplikan video tersebut.
Ini contoh ceramah yg brsifat mnantang & berisi penuh kbencian & prmusuhan yg bagi aparat psti hrs ditindak. Jika dibiarkan provokasinya bisa mluas & melebar. Hentikan ceramah seperti ini, apalagi atasnamakan dakwah yg msti dg hikmah & mau'zhoh hasanah. pic.twitter.com/SNy6EeByej November 17, 2020
Lebih lanjut, Jimly mengatakan bahwa era modern merupakan dunia yang kompleks. Kehidupan saat ini memerlukan spesialisasi, sehingga setiap orang dapat berbagi fungsi dan peran.
Dalm hal itu ulama harus memiliki spesialisasi dan membagi tugasnya. Mengenai urusan politik kenegaraan, dapat diserahkan kepada partai politik atau organisasi politik.
“Sedangkan kualitas akhlak bidang lain jadi fokus dakwah ulama. Ini bukan sekularisme tapi manajemen dakwah,” ujar Jimly.
Jimly juga menjabarkan bahwa tugas pemimpin dalam kehidupan bersama adalah memberikan keadilan, menjaga kerukunan, memakmurkan, dan mengawal kebebasasn agar teratur untuk mendorong kreativitas dan inovasi ke arah pencerahan dan kemajuan peradaban.
“Jika tidak, maka tidak diperlukan pemimpin sama sekali,” ungkap Jimly.
Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : mahkamah konstitusi fpi jimly asshiddiqie habib rizieq