Kunjungan dan pidato Anies Baswedan, calon gubernur DKI Jakarta, di kantor Front Pembela Islam (FPI) beberapa waktu lalu menghasilkan berbagai reaksi di masyarakat. Seperti biasa, ada yang kecewa, tetapi ada juga yang puas kepada Anies.
Saya tidak termasuk ke dalam salah satu kelompok yang kecewa atau yang puas itu. Namun, saya tertarik kepada alasan yang dikemukakan oleh kelompok orang yang kecewa. Katanya, mereka kecewa karena Anies berubah, tepatnya berubah memburuk, semata-mata karena ingin mendulang suara dari FPI dan simpatisannya.
Penilaian mereka atas Anies mengingatkan saya kepada sebuah ungkapan bijak, yaitu “People don’t change, they just reveal who they really are” (orang tidak berubah, mereka hanya menunjukkan jati diri mereka yang sesungguhnya).
Jika ungkapan ini digunakan sebagai dasar berpikir, maka penilaian kelompok orang yang kecewa itu sudah pasti keliru. Yang benar adalah Anies sama sekali tidak berubah; Anies hanya sedang membuka lebar-lebar jati dirinya. Singkatnya, Anies yang sekarang sama dengan Anies yang dulu dan sama dengan Anies yang akan datang.
Dengan uraian yang gamblang dan rinci, beberapa orang telah berhasil menunjukkan konsistensi antara jati diri Anies yang dulu dan Anies yang sekarang. Misalnya, Anies dulu saat menjadi rektor Universitas Paramadina adalah Anies yang santun, lihai bermain kata dan ambisius.
Anies sekarang, calon gubernur DKI yang bicara di hadapan FPI beberapa waktu lalu, juga masih Anies yang santun, lihai bermain kata dan ambisius. Dengan cara yang sama, diyakini bahwa Anies yang akan datang juga masih tetap santun, lihai bermain kata dan ambisius.
Sudah tentu akan ada ditemukan beberapa perbedaan, namun perbedaan itu tidak terletak pada jati diri Anies; perbedaannya hanya ada pada cara Anies menunjukkan jati dirinya. Ibarat lagu dan aransemen, lagunya tetap sama, tetapi aransemennya berbeda, menyesuaikan dengan waktu (trend) dan tempat.
Hal menarik lainnya, pertemuan Anies dan FPI itu juga mengingatkan saya kepada Napoleon Bonaparte (1769–1821), seorang pemimpin militer dan politik Prancis. Di masa hidupnya, ia pernah mengeluarkan sebuah diktum yang sangat terkenal, yaitu: “In politics stupidity is not a handicap” (dalam politik, kebodohan bukanlah penghalang).
Saya tidak tahu persis apa maksud Napoleon dengan diktum itu. Ada yang menduga diktum itu lahir karena Napoleon melihat para politisi di zamannya seringkali mengatakan dan melakukan hal-hal yang bodoh, namun mereka tetap berhasil. Ada juga yang memaknai diktum itu sebagai “politisi perlu mentoleransi kebodohan untuk bisa berhasil”.
Pendapat kedua, yaitu “politisi perlu mentoleransi kebodohan”, cukup menarik. Untuk melengkapi pendapat ini, saya menawarkan sebuah pendapat alternatif, yaitu bahwa “politisi harus mau dan mampu berpura-pura bodoh untuk mencapai tujuan politiknya”.
Agar tidak salah mengerti, saya perlu uraikan arti “pura-pura bodoh”. Berpura-pura bodoh itu tidaklah gampang; itu justru sulit sekali. Hanya politisi cerdas dan terampillah yang mau dan mampu “berpura-pura bodoh” dan akhirnya berhasil mencapai ambisi politiknya. Sementara, politisi kurang cerdas tidak akan mau dan tidak akan mampu berpura-pura bodoh. Mereka cenderung suka berpura-pura cerdas dan biasanya berakhir gagal dalam karir politiknya.
Di Indonesia, relatif mudah menemukan siapa politisi yang “pura-pura bodoh” dan siapa politisi yang “pura-pura cerdas”. Ambil contoh, Setya Novanto. Karena kecerdasan politiknya, dan mungkin karena tingginya kemampuan “pura-pura bodoh”nya, jabatan ketua DPR kembali ke tangannya pada November 2016 lalu, setelah ia sempat melepas jabatan itu akibat skandal pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden untuk memperoleh saham PT Freeport Indonesia dan pembangunan pembangkit tenaga listrik di Papua tahun 2015 yang lalu.
Kembali ke pertemuan Anies Baswedan dan FPI. Apakah Anies sedang “berpura-pura bodoh” atau “berpura-pura cerdas” ketika mendatangi kantor FPI dan berpidato di sana? Hanya Anies yang bisa menjawab ini dengan baik.
Yang saya tahu, Anies adalah politisi yang kecerdasan politiknya belum stabil, belum dapat dibandingkan dengan kestabilan yang dipunyai oleh Setya Novanto. Anies cerdas ketika berhasil diangkat menjadi menteri, tetapi ia mungkin sedang tidak cerdas ketika diberhentikan dalam kurang dari 2 tahun.
Ia cerdas ketika berhasil menaklukkan hati Prabowo Subianto dan menjadi calon gubernur dari Partai Gerindra dan koalisinya, tetapi ia mungkin sedang tidak cerdas sehingga survei terakhir dari Litbang Kompas Desember 2016 lalu, misalnya, mengungkapkan bahwa elektabilitasnya ada di nomor ekor.
Anies tidak bersalah, sebab ia hanya membuka jati dirinya. Kekhilafan orang yang kecewa itu adalah ketidaksabaran mereka menunggu Anies membuka jati dirinya secara jelas. Seandainya mereka lebih sabar dan teliti, mereka tentu tidak terkejut lagi dengan “aransemen lagu” jati diri Anies yang terdengar sekarang ini.
Sebaiknya Anies tidak dihakimi. Kita tunggu saja hasil Pilkada DKI Jakarta bulan Februari 2017 nanti yang akan menjadi penentu apakah diktum Napoleon Bonaparte benar atau tidak. Jika Anies memenangkan Pilkada DKI, maka pertemuan antara Anies dan FPI itu adalah “pura-pura bodoh”nya Anies. Sebaliknya, jika Anies kalah, maka pertemuan itu barangkali hanyalah “pura-pura cerdas”nya Anies.
Baca juga:
Anies Baswedan dan Otak Politik Mendulang Suara