Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas berperilaku seperti menteri terkait ucapannya untuk melindungi Ahmadiyah dan Syiah, meski saat ini masih menyandang jabatan Ketua Umum GP Ansor.
Pernyataan Yaqut sebelumnya disampaikan saat menanggapi guru besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas, terutama mereka yang kerap tersisih dan dipersekusi.
"Saya mengimbau menag sekarang ini kan masih Ketum GP Ansor tapi sekarang sudah jadi menteri, ya perilakunya juga harus seperti menteri. Beliau juga anak muda, ya kalau bisa sering-sering minta pendapat dulu ke orang tua," ujar Anwar saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/12).
Pasalnya menurut Anwar, pernyataan Yaqut akan mengundang kontroversi.
"Pernyataan menag pasti akan mengundang kontroversi. Itu diungkit lagi, diangkat lagi, umat Islam akan tersedot lagi pada perdebatan. Hingga akhirnya negeri ini enggak pernah aman," jelasnya.
Anwar menuturkan, sejak lama ajaran Ahmadiyah dianggap sesat di Indonesia karena mengakui keberadaan nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sementara dalam ajaran Islam selama ini dikenal Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir.
Kendati demikian, Anwar tak melarang upaya dialog yang ingin dibangun Yaqut dengan kelompok-kelompok tersebut. Namun, menurutnya, hal itu harus dipertimbangkan dengan matang lantaran sudah lama menjadi persoalan.
"Kalau dialog ya boleh-boleh saja, itu kan sebenarnya problem berpuluh-puluh tahun. Menghabiskan waktu atau tidak," ucapnya.
Sebelumnya, Yaqut menyatakan pemerintah akan melindungi hak beragama warga Ahmadiyah dan Syiah di Indonesia. Menurut Yaqut, mereka adalah warga negara yang harus dilindungi.
Ia juga menyatakan bahwa Kemenag akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang selama ini terjadi.
Pernyataan itu sendiri merupakan respons atas permintaan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas, terutama mereka yang kerap tersisih dan dipersekusi. (psp/pris)
Sebanyak 300 personel TNI dan Kodim 0606 disiagakan untuk mengamankan Istana Bogor dan obyek vital lainnya dari aksi terorisme.