Mao Zedong. Alamy/Legion Media
Pada akhir 1960-an, Mao Zedong cukup populer di kalangan intelektual progresif Barat, seperti Jean Paul Sartre, seorang filsuf dan penulis Prancis, yang mulai menempatkan sang pemimpin Tiongkok di tempat ia pernah menempatkan Joseph Stalin. Revolusi Budaya kala itu dilihat sebagai eksperimen sosial yang sangat menarik untuk dipelajari, dan mungkin bisa diikuti oleh Paris dan Bonn.
Graham Young mengklaim bahwa pendukung Maoisme melihat Joseph Stalin sebagai pemimpin sosialis sejati terakhir dari Uni Soviet. Beberapa filsuf politik, seperti Martin Cohen, melihat upaya Maoisme untuk menggabungkan Konfusianisme dan Sosialisme yang disebut sebagai 'cara ketiga antara komunisme dan kapitalisme'.
Maoisme merupakan adaptasi dari Marxisme-Leninisme-Stalinisme. Ideologi ini memiliki hampir semua fitur yang sama seperti Stalinisme, tetapi dengan satu perbedaan penting. Berbeda dengan bentuk-bentuk Marxisme-Leninisme yang lebih awal, yang menganggap kaum proletar perkotaan sebagai penggerak utama revolusi, dan daerah pedesaan pada umumnya diabaikan, Mao justru memusatkan perhatian pada kaum buruh-tani sebagai kekuatan revolusioner yang utama, yang menurutnya dapat dipimpin oleh kaum proletariat dan pengawalnya, Partai Komunis Tiongkok.
Hal ini bertentangan dengan seluruh pemikiran Karl Marx. Kaum Marxis di Uni Soviet menganggap Maoisme menyesatkan, meskipun Maoisme pernah dan masih populer di negara berkembang.
Situasi di Moskow sangat berbeda. Pada tahun 1960 – 1970-an, Mao dan model sosialnya tak punya pengagum di Uni Soviet. Dalam spektrum politik Soviet, Mao merupakan politikus asing yang paling dibenci. Saat kaum intelektual Rusia mempelajari obsesi Mao akan teman-teman Baratnya, mereka sangat terkejut dan bingung. Bagi mereka, Tiongkok pada 1960-an adalah mimpi buruk bagi para petinggi.
Hubungan antara Uni Soviet dan Tiongkok memburuk pada awal 1950-an, dan pada tahun 1963 – 1964, pertentangan antara keduanya menjadi sangat jelas. Di tengah pergesekan dengan Maois Tiongkok, Pemerintah Soviet menikmati dukungan universal dari bawah. Bagi mayoritas masyarakat Soviet pada 1960-an, Pemimpin Mao Tiongkok (begitu juga Kim Il Sung Korea Utara) memihak pada segala hal yang salah di sistem Soviet sendiri.
Kaum komunis yang berorientasi liberal (yang merupakan spesies langka di kalangan akademisi Soviet), melihat rezim Mao sebagai perwujudan dari penerapan terburuk Stalinisme. Komunis nasionalis, begitu pula nasionalis Rusia secara umum, melihat Mao sebagai sekutu yang berbahaya dan tak tahu terima kasih, yang berani menggigit tangan “Ibu Rusia” yang memberinya makan.
Propaganda Maois, yang kerap sampai ke telinga warga Soviet, biasanya diolok-olok kemudian memperburuk citra negatif Mao (hal ini juga terjadi pada propaganda Korea Utara pada periode yang sama).
Namun, setelah Tiongkok menyerang Damansky/Zhenbao pada 1969, olok-olok tersebut tergantikan dengan rasa takut. Meski Tiongkok lebih lemah dari Soviet secara militer, dalam imajinasi populer ia dilihat sebagai ancaman militer serius, setara — jika tidak lebih baik — dari Amerika Serikat dan sekutunya.
Dalam beberapa kasus, ketakutan tersebut jelas tercampur dengan memori ‘Yellow peril scare’, ketakutan konyol akan invasi mendadak Asia, yang menelan beberapa sisi masyarakat Eropa sebelum Perang Dunia I. Di saat yang sama, insiden Damansky/Zhenbao menjadi bagian penting dalam mitos militer Soviet.
Insiden Damansky/Zhenbao merujuk pada konflik perbatasan Tiongkok-Soviet pada tahun 1969. Ini adalah pertempuran di perbatasan antara Uni Soviet dengan Republik Rakyat Tiongkok pada puncak Perpecahan Tiongkok-Soviet. Perang perbatasan paling besar terjadi pada Maret 1969 di Pulau Zhenbao di Sungai Ussuri, yang juga dikenal sebagai Pulau Damansky dalam bahasa Rusia. Dengan runtuhnya Uni Soviet, pulau ini kini dikuasai oleh Tiongkok.
Hingga sekarang, generasi tentara Soviet/Rusia dicekoki kisah heroik ksatria Rusia yang berhasil menangkis agresi Tiongkok pada 1969.
Sejak pertengahan 1960-an, media Soviet menyajikan ruang lebih banyak untuk serangan kritis terhadap Tiongkok dibanding hal serupa bagi AS dan ‘rezim imperialis reaksioner’ lainnya. Berbeda dengan ‘serangan’ terhadap Barat, yang kemudian meningkat tajam pada 1960-an, gerakan anti-Tiongkok dan anti-Maois dianggap serius, meski serangan tersebut disampaikan dalam diskusi ideologis yang resmi.
Di saat yang sama, para pelaku propaganda Soviet, mengikuti pendekatan Marxis lama, biasanya membuat perbedaan jelas antara kata-kata klise Mao mengenai 'agresif dan hegemoni' , serta masyarakat umum yang hanya 'tersesat dan diekspolitasi oleh kelompok pemuja pseudo-komunis yang berkuasa'.
Gelar kehormatan Tiongkok sebagai negara sosialis tak pernah dicabut. Namun Tiongkok hanya dipandang sebagai negara sosialis yang tersesat akibat kebijakan dan kepemimpinan yang tak bermoral. Media Soviet selalu menyebutkan bahwa jalur rekonsiliasi tetap terbuka.
Sungguh luar biasa bahwa sepanjang periode perpecahan Rusia-Tiongkok, hanya ada sejumlah kecil karya fiksi literatur Soviet dan sebuah film yang menggambarkan Maois Tiongkok sebagai ancaman keamanan potensial bagi Uni Soivet. Hal ini bertolak-belakang dengan besarnya jumlah karya seni terkait tantangan keamanan yang muncul dari AS.
Jadi, ketika pemerintah Deng Xiaoping di Tiongkok mulai menurunkan retorika, upaya semacam itu segera disambut oleh pemerintah Soviet. Dari sekitar tahun 1985, hubungan Sino-Soviet mulai membaik dengan pesat.
Memang, kala itu, Maoisme telah ketinggalan zaman di Tiongkok sendiri, dan masyarakat Rusia hanya punya sedikit masalah dengan pendekatan Rusia pada Tiongkok di bawah pemerintahan Kamerad Deng. Sehingga, permusuhan selama 25 tahun yang berlarut-larut tersebut menemui titik akhir secara mendadak.
Artikel ini pertama kali dipublikasikan oleh RBTH Asia.
Hak cipta milik Rossiyskaya Gazeta.