Buka Borok SBY, Jhoni Allen: Mahar Pilkada buat Beli Kantor DPP Proklamasi
Sekjen Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun membongkar isi pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Februari 2021 lalu.
Suara.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat kubu Moeldoko, Jhoni Allen Marbun membongkar isi pertemuannya dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 16 Februari 2021 lalu. Presiden keenam Republik Indonesia itu disebut tahu ada mahar politik yang dipungut dari kader partai.
Namun dia menyebut, uang setoran itu dipakai SBY untuk membeli kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.
"Saya sampaikan ini setelah pertemuan saya dengan bapak SBY tanggal 16 Februari. Saya sampaikan. Termasuk mahar-mahar pilkada, beliau mengatakan untuk membeli kantor di (Jalan) Proklamasi," kata Jhoni di kediaman Moeldoko, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
Mendengar hal itu, Jhoni mengaku kaget. Pasalnya, selama SBY menjabat sebagai presiden selama dua periode, dianggap tak pernah memikirkan kondisi kantor DPP.
Baca Juga: Kepengurusan Demokrat Kubu Moeldoko Rampung, M Nazaruddin Jadi Bendum?
"Saya kaget, lho Bapak 10 tahun presiden waktu itu kok nggak mikirin kantor. Kenapa harus keringat daripada DPC dan iuran anggota fraksi dari tingkat II (dipakai)," tuturnya.
Lebih lanjut, Jhoni menyampaikan, adanya peristiwa tersebut mendorong DPC-DPC menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Selain itu, pihaknya juga mendesak AD/ART partai hasil Kongres Demokrat 2020 diganti atau dibatalkan.
"Karena memang khusus membahas dan membatalkan AD/ART adalah Kongres atau KLB, atau melalui proses pengadilan. Tetapi kami lebih memilih KLB biar lebih cepat karena itu permintaan unsur DPD-DPC pendiri dan organisasi sayap sesuai dengan ketentuan," tandasnya.
Untuk diketahui, partai berlambang bintang merci itu, kini sedang menghadapi badai perpecahan di internal partai. Konflik terjadi antara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan KLB Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang menjadikan Moeldoko sebagai ketua umum.
Baca Juga: Andi Arief Bandingkan AHY dan Moeldoko