Dipo bilang pencegahan dan sosialisasi itu belum menyentuh banyak daerah, serta sekolah-sekolah.
Bila dibandingkan dengan hasil survei sebelumnya terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Yaitu dari 69 persen pada Oktober 2020 menjadi 77 persen.
"Sementara itu, suara Jokowi di top of mind, bila ketujuh nama itu sama sama dikenal pemilih, berpindah paling banyak ke Ganjar, kemudian Anies dan Ridwan Kamil. Prabowo hanya di urutan kelima," jelas Direktur Eksekutif SMRC Sirojuddin Abbas
Lebih lanjut, politikus Nasdem ini meminta semua pihak jangan memberikan dukungan kepada pikiran ekstrim dan intoleran. Sebab, akan memberikan energi kepada para teroris.
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis survei terbaru tentang elektabilitas partai politik Maret 2021. Hasilnya, PDIP masih berada di urutan teratas dengan 24,9 persen. Namun tren elektabilitas PDIP merosot.
Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) merilis hasil survei elektabilitas calon presiden. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tertinggi dengan angka 20 persen.
DPR Minta Pemerintah Segera Susun Perpres Soal Rencana Aksi Pencegahan Terorisme
Hasanuddin menjelaskan, kegagalan operasi deradikalisasi karena metode dan teknik yang digunakan di Kementerian dan lembaga. Bahkan juga dilakukan di beberapa ormas.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat versi KLB Marzuki Alie mengaku pihaknya tidak kaget pemerintah menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Marzuki mengatakan, pihaknya siap kalah. Bahkan telah menyiapkan keterangan pers terkait hal itu.
Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersyukur kepengurusan KLB Demokrat Deli Serdang ditolak pemerintah. Dia kembali menegaskan, pengurus Demokrat yang sah adalah hasil Kongres Demokrat tahun 2020 di bawah kepemimpinannya dan disahkan negara.
KemenkumHAM telah menolak permohonan pendaftaran hasil KLB Deli Serdang. Yasonna mengatakan, dalam memverifikasi berkas pihaknya berdasarkan AD/ART Demokrat yang diserahkan dan disahkan pada tahun 2020.
Mahfud bilang, pemerintah merespons ini dengan cepat. Sebab, urusan partai politik pemerintah hanya berwenang dalam hukum administrasi.
Yasonna mengatakan, dalam verifikasi pengurus Demokrat KLB Deli Serdang menggunakan AD/ART Demokrat tahun 2020 yang diajukan Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Kementerian Hukum dan HAM akhirnya mengumumkan proses verifikasi kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat yang mendaulat Moeldoko sebagai ketua umum. Hasilnya, Menkum HAM Yasonna Laoly menolak permohonan pengesahan hasil KLB kubu Moeldoko.
Herzaky meyakini pemerintah akan memberikan keputusan berdasarkan UU Partai Politik, PermenkumHAM No.34 Tahun 2017, serta AD/ART Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan dengan SK Menkumham dan tercatat di lembaran berita negara.
Rahmad juga tak mau bicara skenario apabila keputusan Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan atau menolak permohonan pendaftaran pengurus KLB Deli Serdang.
Selain itu, Golkar dan PPP menjalin kerja sama dalam bidang pembangunan ekonomi. Keduanya sepakat membentuk tim untuk mempersiapkan rancangan pembangunan jangka panjang 2025-2045.
Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa mengatakan, PPP dan Golkar memiliki satu visi. Salah satunya dalam rangka merawat persatuan dan pembangunan.
Sekitar pukul 19.12 WIB, rombongan Suharso Monoarfa tiba di kantor Golkar dan disambut Airlangga. Selanjutnya Airlangga membawa rombongan PPP mereka menuju lantai tiga kantor DPP Golkar.
"Saya tidak pernah mengemis untuk mendapat pangkat dan jabatan. Apalagi, menggadaikan yang selama ini saya perjuangkan."