Jakarta - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan, gaji yang diterima anggota kepolisian di seluruh Indonesia tergolong masih kecil dibanding aparat penegak hukum lain. Bahkan, sambil berseloroh, Tito menyebut gajinya sebagai Kapolri mungkin setara dengan gaji terendah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Dibandingkan KPK jauh sekali memang. Rekan KPK yang terendah gajinya sama dengan gaji saya Kapolri," kata Tito dalam konferensi pers Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).
Konferensi pers ini turut dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani; Ketua KPK, Agus Rahardjo; dan Jaksa Agung, HM Prasetyo. Tito menyebut kesejahteraan anggota kepolisian merupakan bagian dari perbaikan kultur untuk meningkatkan pelayanan publik kepolisian. Saat ini, kata Tito, take home pay atau gaji pokok anggota kepolisian belum memadai dibanding aparat penegak hukum lain. Sementara tunjangan kinerja anggota kepolisian baru mencapai 57 persen. Untuk itu, Tito berharap Kementerian Keuangan menambah remunerasi bagi anggota kepolisian seiring membaiknya kondisi ekonomi Indonesia.
"Nanti kalau keuangan baik kalau bisa remunerasi tingkatan akhir 2019 bisa 100 persen dan anggota polri bisa take home pay baik," katanya.
Selain gaji, Tito juga menyoroti perumahan anggota kepolisian. Saat ini, kata Tito perumahan anggota Polri baru sekitar 14 persen dari kebutuhan. Hal ini berbeda dengan perumahan anggota TNI yang telah mencapai 40 persen. Tak hanya itu, persoalan kesejahteraan lainnya terkait biaya operasional anggota kepolisian yang mencapai 430.000 orang di seluruh Indonesia. Tito mengakui minimnya biaya operasional membuat anggotanya banyak yang tergiur untuk melakukan pelanggaran.
"Anggaran baru bisa cukup untuk Mabes Polri. Untuk Polda pas-pasan, Polres kurang, dan Polsek kurang sekali. Anggota jadi langgar untuk penuhi operasional mereka karena memang masih kurang," ungkapnya.
Tito berjanji kesejahteraan yang semakin meningkat dapat memacu kinerja kepolisian. Bahkan, Tito menyatakan, pihaknya sekuat tenaga berupaya membantu Kementerian Keuangan untuk meningkatkan penerimaan negara melalui kerja sama di bidang perpajakan dan bea cukai.
"Kalau keadaan uang baik kerjasama dengan Menkeu kami tunjang sekuat tenaga dan pemasukan bisa ditunjang kepolisian, pajak, cukai dan lain-lain," tegasnya.
Tak hanya melalui pendekatan kultur dengan peningkatan kesejahteraan, Tito menyatakan, dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, pihaknya juga sedang berusaha memperbaki kinerja pelayanan publik kepolisian. Salah satunya dengan membangun pelayanan publik yang mudah diakses masyarakat dan meminimalisir potensi terjadinya korupsi. Hal ini dilakukan dengan layanan publik berbasis informasi teknologi (IT).
"Dengan layanan publik berbasis IT masyarakat bisa melapor tanpa datang ke kantor polisi karena bisa lewat aplikasi. Di beberapa wilayah dikembangkan," katanya.
Tito menargetkan layanan publik berbasis elektronik ini bisa terintegritasi di seluruh Indonesia pada 2017. Tak hanya pelaporan secara elektronik, pihaknya juga sedang membangun sistem aplikasi online untuk pelayanan SIM, STNK, BPKP, dan lainnya.
"Seluruh Indonesia kami rencanakan 2017 online secara nasional. Kita harapkan kalau sudah online semua dapat mengurangi sentuhan petugas buat SIM, BPKP, dan lainnya sehingga potensi korupsi dapat menurun," paparnya.
Sumber: Suara Pembaruan