Mardani Ali Sera Beri Skor 5 untuk Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf
Beragam pandangan dari banyak pihak menghujam presiden dan wakilnya, mulai dari yang pro hingga yang kontra.
Suara.com - Tepat tanggal 20 Oktober 2020 kemarin, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf genap berusia satu tahun sejak dilantik. Beragam pandangan dari banyak pihak menghujam presiden dan wakilnya, mulai dari yang pro hingga yang kontra.
Salah satu sorotan tajam datang dari politikus PKS Mardani Ali Sera yang membuat catatan tentang pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dalam sebuah utas di akun Twitternya.
"Bismillah, kemarin (20/10) pemerintahan Pak @jokowi & Kyai Ma’ruf genap memasuki usia 1 tahun, 8 bulan di antaranya dilalui dalam suasana pandemi Covid-19. Berbagai catatan pun muncul mengiringi jalannya pemerintahan," tulis @MardaniAliSera memulai utasnya dikutip Suara.com, Rabu (21/10/2020).
Menurutnya, catatan besar kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf terletak pada masalah penegakan hukum yang dapat dinilai dari kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai Kejaksaan Agung dalam menangani kasus Djoko Tjandra.
Baca Juga: Polisi Pakaian Preman Tendang Brimob yang Piting Pendemo: Perwiraku Itu!
KPK dalam hal ini, lanjut Mardani, malah lebih sibuk dengan berita naiknya gaji pimpinan & rencana pemberian mobil dinas yang sebenarnya bertentangan dengan konsep single salary-nya KPK.
Kemudian penanganan kasus Djoko Tjandra yang belum membongkar semuanya kian menunjukkan kondisi penegakan hukum yang masih jauh dari harapan.
Selain itu, persoalan kebebasan berekspresi tidak luput dari catatan Mardani yang dinilai buruk olehnya.
"Kebebasan berekspresi juga menjadi catatan buruk. Kontras mencatat setidaknya ada 157 kasus selama 1 tahun ini. Sejumlah aktivis ditangkap atas tuduhan melanggar UU ITE, UU yang kerap menjadi dasar penangkapan," kata dia.
Bagi Mardani, seharusnya dudukkan proporsinya sesuai dengan hak dasar kebebasan menyampaikan pendapat & hal berserikat.
Baca Juga: JPPI Kritik 1 Tahun Jokowi di Pendidikan: Merdeka Belajar Cuma Produk Gagal
Selanjutnya persoalan UU Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah dinilai melanggar nilai-nilai demokrasi karena tidak menampung aspirasi publik secara terbuka dan transparan.