Kapolri Jenderal Idham Azis tak terima dengan perlakuan laskar Front Pembela Islam (FPI) terhadap anggota Polda Metro Jaya saat hendak mengantarkan surat panggilan kedua kepada pimpinan FPI, Habib Rizieq. Idham mengingatkan ada sanksi pidana bagi setiap orang yang mencoba menghalangi penegakan hukum.
"Ada sanksi pidana untuk mereka yang mencoba menghalang petugas dalam melakukan proses penegakan hukum," tegas Idham dalam keterangan tertulis yang disiarkan Divisi Humas Polri pada Kamis (3/12/2020).
Idham menekankan negara tak boleh kalah dengan ormas yang berperilaku premanisme. Idham memerintahkan anggotanya menindak tegas ormas yang melakukan aksi premanisme.
"Negara tidak boleh kalah dengan ormas yang melakukan aksi premanisme. Kita akan sikat semua," ujar Idham.
Idham menyampaikan Indonesia merupakan negara hukum. Maka semua pihak, sambung dia, harus tertib. "Indonesia merupakan negara hukum. Semua elemen harus bisa menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat," ucap Idham.
Idham memastikan penyidik akan menuntaskan kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan terkait beberapa acara yang dihadiri Habib Rizieq setibanya di Indonesia pada awal November lalu.
"Polri selalu mengedepankan asas salus populi suprema lex exto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi," tandas dia.
Divisi Humas Polri menjelaskan pihaknya melakukan penyidikan dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara Habib Rizieq sebagaimana tertuang dalam Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang berbunyi: Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Diterangkan oleh Divisi Humas Polri, Pasal 216 ayat (1) KUHP juga menyebutkan: Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.
Kemudian Pasal 160 KUHP berbunyi: Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4.500.
Tonton video 'Laskar FPI Penjaga Gerbang Bertemu Habib Rizieq':
Bagaimana peristiwa penghadangan penyidik saat akan menemui HRS? Simak halaman selanjutnya.