Termasuk isu revisi kedua UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR.
“Pertemuan antara sekjen itu kan periodik, memang rutin bicara masalah aktual. Sekarang kan yang aktual soal penolakan atas beberapa RUU,” ujar Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate di sela-sela acara pembekalan anggota MPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu (29/9/2019).
Johnny memaparkan, UU KPK yang sudah disahkan bakal ikut dibahas oleh para sekjen parpol KIK. Adapun soal wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) atas UU KPK, kata dia baru bisa dikeluarkan setelah UU KPK diundangkan atau menunggu 30 hari. Baru setelah itu bisa dilakukan perubahan-perubahan.
Baca Juga:
“Pertama legislatif review, direvisi lagi. Kedua, judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Perppu. Opsi ketiga domain presiden dan presiden juga sudah mendengar pendapat masyarakat, mempertimbangkannya,” papar Johnny.
Oleh karena itu, lanjut Johnny, saat ini Presiden Jokowi masih mempertimbangan untuk mengeluarkan Perppu atau menempuh jalur lain untuk merubah UU KPK. Kalau melalui Perppu, harus memenuhi syarat kedaruratan negara dan itu harus dibawa ke DPR untuk diterima atau ditolak.
Lain halnya jika dilakukan revisi kembali, di mana bisa dibahas secara mendalam. “Nah, tentu harus ada komunikasi politik yang baik, karena DPR baru saja mengesahkannya. Kita saat ini menunggu keputusan apa yang akan diambil presiden,” tukasnya.
Menurut Johnny, Fraksi NasDem sendiri, karena mengusung Presiden Jokowi sampai 2024, pasti mendukung keputusan Presiden. Tapi pihaknya enggan mendahului apa yang akan diputuskan oleh presiden.
Soal PDIP yang menolak, dia berpandangan bahwa setiap parpol punya cara menolak yang beragam. “Cara menolak kan macam-macam. Bisa tertutup, bisa lewat media, kami punya cara sendiri berkomunikasi. Kami yakin presiden akan mengambil keputusan terbaik bagi bangsa ini,” pungkasnya.
(thm)