Ekonomi Media: Bagaimana Televisi Lokal Bisa Hidup
Diki Umbara
Sebuah televisi lokal akhirnya kolaps juga. Diawali dengan semangat menggebu dan keyakinan akan tetap eksisnya media massa audio visual ini lambat laun meredup, lantas benar-benar mati sebab alih-alih bisa menuai keuntungan, di tahun ketiga televisi itu akhirnya sudah benar-benar tak dimiliki lagi oleh investor lokal.
Tumbuh pesatnya televisi lokal mulanya dianggap sebagai kabar baik, beberapa kota di Indonesia bahkan memiliki lebih dari empat stasiun televisi lokal. Sepuluh tahun lalu setidaknya sudah ada 40 televisi lokal dan kini tidak kurang dari 120 lokal ada di berbagai daerah di Indonesia. Artinya ini jauh melebihi jumlah televisi nasional yang “hanya” berjumlah 11 stasiun televisi. Namun kabar buruknya beberapa stasiun televisi lokal tersebut nyatanya banyak yang tak bisa bertahan lama, persiapan yang tidak terlalu matang serta manajemen buruk ditengarai sebagai penyebab utama sehingga banyak televisi lokal kepemilikannya sudah berpindah tangan.
Walau bagaimanapun investasi stasiun televisi tidaklah sedikit. Di awal ia harus menyiapkan infrastruktur yang harganya tentu saja tidak murah sebab sebagian besar peralatan broadcasting televisi merupakan produk luar. Selain infrastruktur tentu televisi juga harus memiliki studio, dan pembangunan studio juga akan membutuhkan uang yang tentu saja tidak sedikit. Dan tentu saja televisi akan mengeluarkan biaya operasional demi berlangsungnya siaran televisi tersebut.
Bisnis media massa, termasuk televisi di dalamnya memang unik, sebab yang “dijual” merupakan informasi oleh sebab masalah kepercayaan dari publik akan menjadi hal yang sangat penting. Bisnis media akan berkaitan dengan: audience, content, serta capital. Siapakah audiens yang hendak menjadi target, pemetaan ini kelak akan berkaitan dengan hal ke dua yakni konten. Ketika sudah diketahui siapa audiensnya maka konten atau isi dari media dalam hal ini acara televisi seperti apa yang harus disajikan akan ketahuan. Dan terakhir adalah kapital, seperti yang sudah dijelaskan di atas. Dari mana dan bagaimana pembiayaan media sehingga ia akan bisa sustain dan tentu saja harus menguntungkan.
Beragam Masalah TV Lokal
Bisa jadi sebagian besar pendirian tv lokal pada awal mula karena semangat terutama setelah lahir UU Penyiaran No.32. Namun semangat ini tidak dibarengi dengan kemampuan serta pengetahuan bahwa bisnis media memang unik. Kolapsnya beberapa tv lokal bahkan televisi yang dikelola oleh pemerintahan daerah. Secara umum televisi-televisi lokal ini berguguran karena besar pasak daripada tiang. Cost yang tinggi sementara pendapatan yang tidak memadai.
Menurut data yang dilansir AGB Nielsen, share yang diperoleh televisi lokal tidak lebih dari 3%. Dengan prosentase yang jauh di bawah televisi nasional inilah yang mengakibatkan para pengiklan ogah untuk memasang iklannya di televisi lokal. Share yang kecil berarti jumlah penonton televisi lokal memang masih sangat sedikit. Kenapa televisi lokal tidak banyak ditonton? Ada beberapa motif menonton televisi yakni informasi, identitas pribadi, integrasi sosial, serta hiburan. Artinya bisa jadi banyak televisi lokal yang tidak memiliki konten yang bisa memenuhi ke empat motif ini.
Beberapa pengamat mengira bahwa hal lain yang menyebabkan televisi lokal ambruk karena memiliki sumber daya manusia yang tak mumpuni. Akan tetapi penulis tidak sepakat, sebab nyatanya SDM di daerah tidak kalah dengan sumber daya manusia yang ada di kota atau yang ada di televisi nasional maupun televisi berjaringan luas. Sebagai bukti, ketika SDM dari daerah tersebut bergabung di televisi besar ia tetap mampu bersaing. Jadi perihal sumber daya manusia sebenarnya tak masalah di televisi-televisi lokal tersebut. Kalaupun permasalahan yang berkaitan dengan SDM bisa jadi karena manajemen di perusahaan televisi lokal tersebut. Di daerah, memiliki stasiun televisi menjadi gengsi tersendiri, namun karena manajemen yang buruk alih-alih bisa meraup keuntungan bahkan sekadar bisa sustain saja cukup sulit.
Hidup Manis Seperti Televisi Jakarta
Istilah Televisi Jakarta sebetulnya merupakan cemooh yang penulis pinjam dari salah seorang pengamat media, Televisi Jakarta dimaksudkan untuk televisi yang bisa bersiaran di seluruh Indonesia yang pusatnya di Jakarta. Ya semacam nama lain untuk istilah televisi nasional, sebab menurut UU Penyiaran No.32 memang tak ada televisi nasional, yang ada merupakan stasiun bejaringan yang kenyataanya UU ini pernah dan masih tersaruk-saruk karena implementasinya sulit juga di lapangan.
Banyak televisi lokal yang ingin seperti televisi besar di Jakarta, maka banyak televisi lokal yang meniru televisi Jakarta dengan harapan akan mendapat penonton yang banyak. Nyatanya hal ini menjadi kekeliruan besar, sebab rasanya tak ada penonton di daerah yang menonton televisi lokal sebagai substitusi dari televisi nasional. Yang terjadi adalah menonton televisi lokal sebagai komplementer. Dengan demikian jelas sudah bahwa penonton televisi di daerah menganggap televisi lokal sebagai pelengkap bukan pengganti. Hal ini tentu saja akan berkaitan dengan konten acara yang mestinya disajikan oleh televisi lokal tersebut. Yang menyadari akan hal ini sedari awal nampaknya adalah JTV atau Jawa Pos Televisi dan Bali TV. Hingga kini ke dua televisi lokal inilah yang paling sustain, terbukti juga dengan masih banyaknya penonton untuk ke dua televisi lokal ini.
Jalan Keluar
Permasalahan televisi lokal memang sudah terlanjur pelik, untuk mendapat iklan sangat sulit sebab jumlah penonton yang tak menarik buat para pengiklan. Acara yang tak menarik karena kemasan yang tidak menarik pula. Tak memiliki data yang valid karena tidak berlangganan riset dari AGB Nielsen yang harganya cukup aduhai. Hal pelik ini sebenarnya tak juga muskil untuk diurai, maka yang bisa dilakukan adalah sadari betul apa motif dari penonton seperti yang dijelaskan di atas tadi. Untuk mengetahui motif penonton bisa dilakukan dengan riset. Ya riset langsung di daerah di mana stasiun televisi lokal itu berada. Dengan riset maka kita akan tahu persis apa sebetulnya yang diinginkan oleh penonton, sebab bisa jadi kebutuhan di satu tdaerah akan berbeda dengan daerah lain. Konten mungkin berbeda atau memang harus berbeda dengan televisi nasional, akan tetapi perihal kualitas mestinya harus bisa bersaing. Sebab siapa juga yang akan menonton jika saluran televisinya buruk, artinya ini akan berkaitan dengan infrastruktur dan sumber daya manusia di dalamnya.
Iklan bukanlah satu-satunya pendapatan yang bisa dihasilkan televisi lokal, ia bisa juga mendapat penghasilan lainnya dari airtime yang bisa dijual untuk blocking time dengan perusahaan lokal atau perusahaan nasional yang ingin ekspansi di daerah. Hal lain yang bisa didapat yakni kerjasama dengan production house di daerah. Atau bisa jadi ada cara lain juga bagaimana mendapat keuntungan dari televisi tersebut.
Jalan terakhir dan ini mungkin bisa “menyakitkan” daripada benar-benar mati, jika tak bisa berdikari makan yang bisa dilakukan tentu saja bergabung dengan televisi berjaringan nasional. Lagipula ini seperti yang diamanatkan dalam UU Penyiaran No.32 tentang televisi siaran berjaringan.
Di sebuah gedung yang tak terlalu besar, di sebuah kota kecil di Indonesia. Gedung di tepi jalan yang lumayan ramai itu merupakan sebuah televisi lokal yang sudah berdiri lima tahun lalu. Dihadiri oleh beberapa orang, acara penandatanganan perusahan media penyiaran televisi berlangsung sederhana.
Kini televisi lokal yang sempat menjadi kebanggaan warga di tahun-tahun pertama itu kini telah beralih kepemilikan. Pemilik usaha media besar di Jakarta baru saja membuat televisi lokal tersebut menjadikan salah satu televisi jaringannya. Beberapa karyawan nampak tersenyum, namun sedikit di antaranya nampak murung. Ada yang merasa lebih nyaman, ada yang merasa terancam.
pengiklan bisa ada kalo penonton tv banyak
penonton tv bisa banyak kalo konten menarik & bermutu
konten menarik & bermutu bisa ada kalo alat dan sdm bagus
alat & sdm bagus bisa diperoleh kalo modal berputar
modal berputar bisa ada kalo ada pengiklan
maka uu penyiaran harus fair.. tak boleh lg ada sistem yg membolehkan tv serta merta nasional.. harus membuat/ber-jaringan disetiap lokal.. agar kue pengiklan terbagi rata..
kl gak, sampe kiamat lokal ttp mandul.. sebab pengiklan akan selalu pilih yg nasional.. mngapa? selain sekali tayang langsung menusantara (sampe ke wilayah lokal).. jg tentu ketersediaan penonton yg banyak hasil dari mutu kontennya..
saluran chanel disetiap lokal itu adlh hak & milik otonomi setiap lokal.. bkn nasional.. dan sbnrnya perintah ini telah diamanatkan sejak reformasi.. celakanya asosiasi tv swasta nasional selalu diberi kelonggaran penundaan oleh rezim pemerintah.. konon sogokannya di dpr & pemerintah gede.. ^_^
ditambah anehnya.. segenap msyrkt, media & pemerintah lokal gak nyadar2 bhw itu haknya.. hihi ^_^