Ruteng, Beritasatu.com - Beberapa warga Desa Goloworok, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT) melapor pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) mereka, Sabinus Danggur, ke Polres Manggarai pada Senin (20/7/2020). Pasalnya, ia diduga menyunat dana bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terkena dampak wabah Covid-19.
"Kami menemukan sejumlah kejanggalan dalam pembagian dana bansos untuk Covid-19. Kami mencurigai ada pemotongan dana bantuan oleh Plt Kades Goloworok," kata salah satu warga pelapor, Willem Patut, di Polres Manggarai, Ruteng, NTT, Senin (20/7/2020).
Ia memberi contoh ada warga penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Kementerian Sosial (Kemsos) bernama Yohana Verawati . Yohana hanya menerima dana BLT pada tahap pertama. Sementara dua tahap berikutnya tidak diberikan tanpa alasan jelas.
"Kami tidak tahu ke mana larinya dana untuk dua bulan berikutnya. Apakah masuk kantong pribadi atau ke mana, kami tidak tahu. Kami yakin warga seperti Yohana ada banyak di desa Goloworok, tetapi tidak mau melapor," jelas Willem.
Willem menegaskan, laporan yang diserahkan ke Polres Manggarai, akan dikirim juga ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Kapolri, dan Kapolda NTT agar mereka tahu praktik kotor aparat desa dalam pembagian Bansos Covid-19. Apalagi Presiden Jokowi sudah berulang kali mengatakan dana Covid-19 tidak boleh disunat dan dikorupsi.
"Kami berharap Polres Manggarai bisa memeriksa penyimpangan yang terjadi. Kami ingin seperti disampaikan Presisen Jokowi agar menindak para penyeleweng dana Covid-19," tegas Willem.
Kejanggalan lain dalam pembagian dana bansos di Desa Goloworok, kata dia, adalah orang yang sudah meninggal masih menerima bantuan. Kemudian, ada anak umur tujuh dan 11 tahun juga ikut menerima bantuan.
"Kami sempat tanya ke perangkat desa, kenapa yang meninggal atau anak-anak bisa dapat bantuan. Alasan mereka adalah pemerintah desa tidak berurusan dengan pendataan penerima bansos karena data dari Kemsos. Ini sangat lucu karena harusnya tugas mereka untuk verifikasi. Tetapi tampaknya itu tidak dilakukan. Kami mencurigai dana untuk orang meninggal itu tidak dialihkan ke orang lain, tetapi masuk kantong pribadi," ujar Willem.
Dia menyebutkan, dari data yang dikumpulkan hingga saat ini, ada lima penerima bansos yang sudah meninggal dunia, dua orang anak usia 7 dan 11 tahun, tiga orang yang umur di bawah 17 tahun dan belum menikah tetapi mereka memiliki status sebagai kepala keluarga.
"Data yang kami kumpul, para penerima sengaja tidak dicoret karena diduga masih ada hubungan keluarga dengan beberapa aparat desa. Nah, kami berharap polisi bisa memeriksa kenapa tidak diverifikasi, apakah aturannya memang bisa anak-anak menerima bantuan dan mereka dianggap sebagai kepala keluarga. Yang meninggal kenapa masih menerima bantuan. Dugaan kami ada kesengajaan karena anggota keluarga aparat desa. Ini yang membuat kisruh pembagian bansos di Desa Goloworok," tutur Willem.
Warga pelapor lainnya, Herman Firman Surijo Bandut menambahkan, ada penerima bansos yang bukan merupakan warga Desa Goloworok. Bahkan penerima juga bukan warga Kabupaten Manggarai. Anehnya, Plt Kepala Desa Goloworok menyetujui pembagain bansos yang salah sasaran tesebut.
"Data sementara yang kami kumpulkan, ada lima penerima yang bukan warga Desa Goloworok. Kami sempat protes tapi Plt kepala desa tidak peduli dengan alasan data dari Kemsos, sehingga lanjut saja pembagian kepada warga yang bukan warga Desa Goloworok," jelas Herman.
Dia juga menyebutkan, ada 12 warga yang menerima bantuan lebih dari satu jenis. Misalnya ada yang sudah dapat bantuan PKH, tetapi warga yang sama juga menerima BLT dari Kemensos. Bahkan warga yang sama juga menerima BLT Dana Desa.
Kemudian ada tiga aparat desa yang ikut menerima bansos. Padahal, mereka selaku aparat desa sudah menerima bantuan listrik, rumah murah, dan bantuan lain dari dana desa.
"Yang kami tahu, penerima bantuan tidak boleh ganda. Aparat desa juga tidak boleh menerima bantuan. Tetapi di Desa Goloworok, itu terjadi dan cukup banyak," jelas Herman.
Dia menambahkan, Pemdes Goloworok menerapkan standar ganda dalam pembagian dana bansos. Plt Kades membuat aturan bahwa guru komite sekolah dan tenaga honorer tidak bisa mendapat BLT dari Dana Desa. Faktanya ada beberapa guru komite yang terdaftar secara resmi, menjadi penerima BLT Covid-19. Tetapi ada juga guru komite lain yang tidak diakomodasi dalam BLT yang bersumber dari Dana Desa. Standar ganda lainnya adalah ada dua penderita disabilitas dan cacat mental menerima BLT Dana Desa, tetapi tujuh lainnya tidak diperlakukan sama dengan alasan tidak jelas.
Sumber: BeritaSatu.com