Guru besar hukum internasional UI Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa apa yang terjadi saat ini di Myanmar adalah murni masalah internal. Dia mengatakan bahwa negara ASEAN tidak berhak melakukan intervensi apa pun.
"Begini yang terjadi sekarang murni masalah internal di Myanmar. Dalam Piagam ASEAN di Pasal 2 ayat 2 huruf e disebutkan bahwa negara-negara ASEAN tidak akan melakukan intervensi (non-interference) dalam masalah domestik suatu negara," kata Hikmahanto saat dihubungi, Senin (1/2/2021).
Dia menyebut bahwa saat ini belum tampak dampak apa pun terhadap Indonesia akibat gejolak di Myanmar. Hal ini karena semuanya bisa tampak ketika sudah ada pemerintahan yang sah di Myanmar.
"Jadi Indonesia pun harus menghormati hal ini dengan tidak melakukan apa-apa sampai ada kepastian dari pemerintah yang sah," ungkapnya.
Diketahui bahwa saat ini Myanmar tengah bergejolak usai tokoh politik Aung San Suu Kyi ditahan. Dia dan Presiden Myanmar ditahan setelah beberapa minggu terjadi peningkatan ketegangan antara militer dan pemerintah sipil atas tuduhan kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020.
Seperti dilansir AFP, Senin (1/2/2021), Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD) yang menaungi Suu Kyi dan kini berkuasa di Myanmar, membenarkan kabar penahanan Suu Kyi oleh militer Myanmar.
Myo Nyunt menuturkan Suu Kyi dan beberapa tokoh senior pemerintahan lainnya ditahan di Ibu Kota Naypyitaw. Salah satu tokoh senior yang ditahan adalah Presiden Myanmar Win Myint.
Dia juga menambahkan bahwa beberapa menteri dari negara bagian besar di Myanmar juga ditahan oleh militer. "Militer tampaknya menguasai ibu kota sekarang," imbuhnya.
Lebih lanjut, Myo Nyunt juga menyatakan bahwa NLD menduga penahanan Suu Kyi dan tokoh senior ini merupakan bagian dari upaya kudeta oleh militer Myanmar.
"Dengan situasi yang kami lihat terjadi sekarang, kami harus berasumsi bahwa militer melakukan kudeta," ujarnya seperti dikutip AFP.
Namun, dalam siaran terbaru melalui Myawaddy TV, militer Myanmar tidak membahas tuduhan melakukan kudeta.
Militer Myanmar juga menetapkan keadaan darurat dan mengumumkan pihaknya mengambil alih kekuasaan atas pemerintah Myanmar selama 1 tahun.
Seperti dilansir Channel News Asia, Senin (1/2/2021), pengumuman itu disampaikan melalui sebuah video yang ditayangkan oleh saluran televisi yang dimiliki militer Myanmar, Myawaddy TV, pada Senin (1/2) waktu setempat.
Disebutkan dalam siaran Myawaddy TV bahwa kekuasaan diserahkan kepada Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. (rdp/tor)