TAMAN REPTIL BALEKAMBANG: Dewan Desak Pemkot Tuntaskan MoU
oleh Solopos.com/Septhia Ryanthie/JIBI/SOLOPOS
2 mnt baca -
SOLO--Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta segera menuntaskan penyusunan memorandum of understanding (MoU) pengelolaan Taman Reptil, dengan pihak ketiga. Penarikan iuran sukarela di taman yang berada di Taman Balekambang itu pun menjadi sorotan. Anggota Komisi IV DPRD Kota Solo, Umar Hasyim, berharap proses penyusunan MoU pengelolaan Taman Reptil segera terselesaikan.
"Ya agar jelas pengelolaannya. Misalnya, karena yang mengelola selama ini kan komunitas, dengan MoU tersebut nantinya apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari komunitas dan Pemkot itu, masing-masing jelas,” ujar Umar ketika ditemui wartawan di Gedung Dewan, Selasa (5/6/2012).
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Kota Solo, Honda Hendarto mengungkapkan adanya iuran sukarela di Taman Reptil sempat dipertanyakan saat pihaknya mengundang jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam rapat kerja di Gedung DPRD beberapa waktu lalu.
”Yang kami tanyakan apa dasarnya UPTD Taman Balekambang menarik iuran tersebut? Sumbangan itu untuk siapa dulu? Sebab dikatakan UPTD itu bagian dari Pemkot, seharusnya ada sharing sumbangan sukarela dari pihak ketiga itu kepada Pemkot,” kata Honda.
Ditemui di Gedung Dewan, Kepala UPTD Taman Balekambang, Endang Sri Murniyati mengatakan bahwa sampai saat ini proses MoU masih jalan terus. Diakuinya, penyusunan MoU tersebut membutuhkan waktu karena mencakup pengelolaan, hingga perawatan dan pemeliharaan hewan-hewan yang dititipkan di taman tersebut, termasuk kontribusi dan retribusi.
“Ya karena itu melibatkan beberapa pihak. Padahal MoU-nya sendiri sudah kami bahas mulai September 2011 lalu. Tapi hingga saat ini, masih dibahas secara intensif,” terangnya.
Sedangkan untuk iuran sukarela, Endang menegaskan itu sifatnya memang donasi yang penggunaannya untuk kepentingan pemeliharaan satwa yang ada di Taman Reptil. Sebab dibutuhkan pula biaya operasional perawatan hewan. “Untuk makanannya saja bisa mencapai 7 juta per bulan. Belum lagi tenaga kerja yang ngurusi,” terangnya.