"Selain menghentikan sumbangan asing ke masjid, undang-undang baru tersebut akan memperketat hukuman untuk pernikahan anak dan pernikahan paksa," Tesfaye berjanji.
Dalam beberapa bulan terakhir, Denmark mempertajam nadanya menentang politik Islam dan keterlibatan para pemimpin agama. Pada akhir September, Perdana Menteri Mette Frederiksen mengeluarkan kecaman keras terhadap hukum Syariah, menyebutnya "salah" dan "bukan Denmark" serta menekankan bahwa "tidak pantas di sini". (Baca juga: Tak Hanya Jalan, UEA Juga Jadikan Jokowi Nama Masjid )
Selanjutnya, Denmark menekan kasus hukum Syariah, termasuk imam yang menyebarkan dokumen perceraian yang bertentangan dengan hukum Denmark. Pada saat yang sama, survei sebelumnya menunjukkan bahwa empat dari sepuluh Muslim Denmark ingin memiliki undang-undang setidaknya sebagian berdasarkan hukum Syariah, sedangkan lebih dari 10 persen bahkan mengatakan bahwa undang-undang negara harus didasarkan pada Syariah.
Islam adalah agama minoritas terbesar di Denmark dengan lebih dari 300.000 orang, atau 5,4 persen dari total populasi 5,8 juta.
(ber)