tirto.id - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso atau akrab disapa Buwas mengklaim dirinya tak tahu-menahu maupun terlibat memutuskan impor beras 1 juta ton untuk tahun 2021. Buwas menyatakan ide impor beras 1 juta ton muncul atas kehendak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
“Saat kami rakortas pada saat itu memang tidak memutuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko (Airlangga) dan Pak Mendag itu yang akhirnya kami dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” ucap Buwas dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Buwas mengatakan awalnya rapat terbatas yang digelar oleh Menko Perekonomian Airlangga tak membicarakan mengenai impor 1 juta ton beras. Sebaliknya mereka hanya membahas mengenai persoalan-persoalan yang perlu diantisipasi pada 2021 seperti cuaca dan kelangkaan pasokan yang sekiranya perlu disikapi dengan penyediaan iron stock.
Meski sudah membahas iron stock, waktu itu mereka tidak langsung berbicara mengenai jumlah impornya. Belakangan Buwas mengaku mendapat penugasan secara tertulis untuk mengimpor jumlah tertentu.
“Sekarang sudah tertulis. Kami mendapatkan penugasan untuk impor alokasi 500.000 ton CBP dan 500.000 ton komersial Bulog,” ucap Buwas.
Eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengatakan rencana ini memang terkesan bertentangan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi surplus produksi beras di tahun 2021. Karena itu, Bulog memilih untuk berfokus pada penyerapan dalam negeri lebih dulu, ketimbang mengamini kehendak Airlangga dan Luthfi.
“Kami sampaikan kami tidak akan melakukan itu [impor beras] sebelum kami bisa menyerap dari dalam negeri. Sampai hari ini kami sudah menyerap. Prediksi kami penyerapan 3 bulan ke depan minimal 500.000 ton,” ucap Buwas.
Penyerapan dalam negeri ini menurutnya menjadi penting. Sebab Bulog pernah memiliki pengalaman buruk ketika mengamini permintaan pemerintah mengimpor beras. Pada 2018 lalu, impor beras Bulog sempat bermasalah karena beras yang datang bersifat pera dan tidak bisa langsung dikonsumsi. Alhasil Bulog harus mencampurnya dengan beras dalam negeri.
Waktu itu, beras yang datang juga sempat tidak terpakai sehingga Bulog harus menanggung stok 3,1 juta ton beras di awal 2019. Pasalnya pemerintah meniadakan bansos Rastra yang menghilangkan potensi penyaluran sebanyak 2,6 juta ton.
“Saat kami rakortas pada saat itu memang tidak memutuskan untuk impor. Hanya kebijakan dari Pak Menko (Airlangga) dan Pak Mendag itu yang akhirnya kami dikasih penugasan tiba-tiba untuk melaksanakan impor,” ucap Buwas dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI, Selasa (16/3/2021).
Buwas mengatakan awalnya rapat terbatas yang digelar oleh Menko Perekonomian Airlangga tak membicarakan mengenai impor 1 juta ton beras. Sebaliknya mereka hanya membahas mengenai persoalan-persoalan yang perlu diantisipasi pada 2021 seperti cuaca dan kelangkaan pasokan yang sekiranya perlu disikapi dengan penyediaan iron stock.
Meski sudah membahas iron stock, waktu itu mereka tidak langsung berbicara mengenai jumlah impornya. Belakangan Buwas mengaku mendapat penugasan secara tertulis untuk mengimpor jumlah tertentu.
“Sekarang sudah tertulis. Kami mendapatkan penugasan untuk impor alokasi 500.000 ton CBP dan 500.000 ton komersial Bulog,” ucap Buwas.
Eks Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu mengatakan rencana ini memang terkesan bertentangan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang memprediksi surplus produksi beras di tahun 2021. Karena itu, Bulog memilih untuk berfokus pada penyerapan dalam negeri lebih dulu, ketimbang mengamini kehendak Airlangga dan Luthfi.
“Kami sampaikan kami tidak akan melakukan itu [impor beras] sebelum kami bisa menyerap dari dalam negeri. Sampai hari ini kami sudah menyerap. Prediksi kami penyerapan 3 bulan ke depan minimal 500.000 ton,” ucap Buwas.
Penyerapan dalam negeri ini menurutnya menjadi penting. Sebab Bulog pernah memiliki pengalaman buruk ketika mengamini permintaan pemerintah mengimpor beras. Pada 2018 lalu, impor beras Bulog sempat bermasalah karena beras yang datang bersifat pera dan tidak bisa langsung dikonsumsi. Alhasil Bulog harus mencampurnya dengan beras dalam negeri.
Waktu itu, beras yang datang juga sempat tidak terpakai sehingga Bulog harus menanggung stok 3,1 juta ton beras di awal 2019. Pasalnya pemerintah meniadakan bansos Rastra yang menghilangkan potensi penyaluran sebanyak 2,6 juta ton.
Baca juga artikel terkait IMPOR BERAS atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Bayu Septianto