Merdeka.com - Wasekjen DPP PPP, Achmad Baidowi (Awiek) menyoroti kenaikan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar per anggota pada 2021. Menurutnya, kenaikan tunjangan tidak tepat dalam kondisi pandemi Covid-19.
Berdasarkan sumber dokumen yang diterima, RKT DPRD DKI Jakarta itu terbagi ke beberapa kategori pendapatan langsung, pendapatan tidak langsung, dan kegiatan. Total anggaran yang diajukan untuk tahun 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota. Dan Secara keseluruhan 106 anggota, maka anggota legislatif menghabiskan Rp888.681.846.000 dalam setahun hanya untuk kegiatan DPRD DKI.
Anggaran ini naik tinggi jika dibandingkan APBD DKI 2020, tahun ini anggaran belanja pegawai DPRD DKI Jakarta hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu yang mengalami kenaikan adalah gaji anggota dewan.
Pada tahun 2020, 101 anggota DPRD DKI Jakarta mendapatkan total gaji dan tunjangan sebesar Rp129 juta dipotong pajak penghasilan (PPh) Rp18 juta sehingga gaji bersih Rp111 juta. Sedangkan dalam RKT DPRD DKI 2021, setiap anggota akan mendapatkan gaji bulanan Rp173.249.250 sebelum dipotong pajak penghasilan (PPh).
"Memang rasanya kurang tepat lah menaikkan tunjangan tunjangan pada situasi pandemi seperti ini, apalagi DKI Jakarta merupakan tempat tertinggi penyebaran Covid-19," katanya saat dihubungi, Jumat (4/12).
Menurutnya, perlu dijelaskan ke publik alasan kenaikan tunjangan tersebut. Apakah sudah sesuai kebutuhan atau tidak.
"Saya kira perlu dijelaskan ke publik ya kenaikan kenaikan itu, apakah memang sesuai kebutuhan apalagi saat ini di tengah pandemi Covid 19," ucapnya.
Seharusnya, kata Awiek, dana tersebut lebih baik digunakan untuk pengembangan ekonomi dan pemulihan ekonomi. Kepentingan rakyat harus diperhatikan pada suasana pandemi ini.
"Artinya untuk kepentingan rakyat, saya kira itu lebih prioritas dibutuhkan ya," tandas anggota DPR RI ini.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Jakarta Partai Solidaritas Indonesia, Michael Victor Sianipar menginstruksikan, seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp888 miliar.
Menurutnya, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
"Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan," katanya, Senin (30/11).
Dia menjelaskan, pembahasan anggaran yang menyangkut hak-hak anggota dewan sudah melalui rapat di internal PSI antara fraksi dan DPW, bahkan sudah dikonsultasikan juga dengan DPP. Keputusan yang telah diambil partai tersebut harus dilaksanakan oleh Fraksi PSI Jakarta dan menjadi landasan pandangan umum fraksi yang telah disampaikan di Rapat Paripurna.
"Instruksi partai adalah menolak kenaikan anggaran kerja dewan. Kalau tidak dilaksanakan akan ada sanksi disiplin partai yang tegas," tegasnya. [fik]
21 Jam Sebelum Teror di Mabes Polri
Mabes Polri Diserang, Fungsi Intelijen Dipertanyakan
Virus Radikalisme di antara Wahabi dan Milenial
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami