Pembangunan menggunakan denda atau kompensasi KLB itu pertama kali digunakan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ahok kemudian mengatur masalah penggunaan kompensasi KLB dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 175 Tahun 2015 tentang Pengenaan Kompensasi terhadap Pelampauan Nilai Koefisien Lantai Bangunan.
Megaproyek yang dibiayai oleh KLB adalah Simpang Susun Semanggi. Proyek senilai Rp 320 miliar itu dibiayai PT Mitra Panca Persada.
Meski sempat menjadi polemik, Anies sebagai pengganti Ahok masih menangguhkan KLB untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Anies menyebut KLB tidak bermasalah dalam pengawasan karena sudah ada mekanisme untuk mengaudit infrastruktur hasil KLB.
"Semuanya diproses dengan audit yang benar dan ini pun bukan sesuatu yang baru, tapi sudah ada dalam rencana pembangunan pemerintah. Jadi memang sudah ada rencananya dan kita laksanakan rencana itu," ucap Anies.
(rdp/rdp)