"Keputusan KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada paslon sebelum pelaksanaan debat capres-cawapres justru menguntungkan Prabowo-Sandi yang sering 'off-side' karena tidak memakai data dalam menyampaikan pernyataan kepada publik. Atau kalaupun menggunakan data, data yang disampaikan pun kerap salah," ujar Politikus PDIP Charles Honoris dalam keterangannya, Senin (7/1/2019).
Selain itu, menurut Charles, dengan kisi-kisi yang diberikan sebelum debat, maka Prabowo-Sandiaga tidak akan salah data. Misalnya, seperti kesalahan saat menyebut Haiti di benua Afrika.
"Jadi, daftar pertanyaan dari KPU ini supaya Prabowo tidak lagi menyebut Haiti ada di Afrika, dan tidak lagi asal ngomong bahwa selang cuci darah di RSCM dipakai untuk 40 orang," ujarnya.
"Juga agar Sandiaga bisa mengingat lagi utang-utangnya saat membangun Tol Cipali, sehingga dia tidak (pura-pura) lupa saat bicara ke publik," sambung Charles.
Menurut Charles, tidak bisa dibayangkan jika saat debat nanti Prabowo-Sandiaga salah menyajikan data. Hal itu jelas akan merugikan masyarakat.
"Sebab, publik berhak atas informasi yang benar, bukan informasi ngawur tanpa data, apalagi hoaks," katanya.
Charles mengatakan, bagi Jokowi, debat dengan atau tanpa 'bocoran' bukanlah hal yang sulit. Mengingat, sebagai petahana, Jokowi dinilai sudah 'kenyang' pengalaman dalam memimpin pemerintahan.
"Mulai dari walikota, gubernur di ibukota negara, sampai jadi presiden sekarang ini. Pak Jokowi tinggal bercerita saja tentang kesuksesan pemerintahan dan prestasi yang telah dia buat selama ini. Sebaliknya, bagi Prabowo debat itu mungkin sulit, karena dia tidak punya pengalaman dalam pemerintahan, sehingga harus mengarang cerita. Belum lagi, Prabowo harus menutupi rekam jejak masa lalunya yang kelam saat mertuanya berkuasa," tutur Charles.
Charles juga mengingatkan kubu Prabowo-Sandiaga yang mengkritisi keputusan KPU tersebut. Sebab, keputusan untuk memberikan kisi-kisi itu merupakan kesepakatan dari timses kedua paslon.
"Bahkan saya mendengar kubu Prabowo-lah yang pertama kali meminta kisi-kisi diberikan. Jadi kalau mau protes silakan protes ke Timses yang menyetujui, bukan berkoar-koar di media sosial dengan ujaran-ujaran kebohongan baru," pungkasnya.
Tonton juga video 'Sosialisasi Visi Misi Capres Batal Difasilitasi KPU':