KPK Perlu Punya SP3, JK: RJ Lino 'Digantung' 5 Tahun
10 September 2019 15:17
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menilai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu dilakukan. Salah satu perbaikan yang perlu dilakukan adalah kewenangan KPK menerbitkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).
Selama ini, kasus yang sudah ditangani KPK tidak bisa dihentikan. Alasannya KPK tidak punya kewenangan menerbitkan SP3.
JK mengatakan, kewenangan SP3 ini penting sehingga tidak ada orang yang digantung kasusnya oleh KPK. JK mencontohkan kasus RJ Lino selaku mantan Direktur Utama PT Pelindo II.
"Itulah guna ada SP3, kalau tidak bersalah ya contoh RJ Lino lima tahun digantung, mau dilepas tidak ada. Akhirnya orang itu hartanya disita sampai sekarang, jabatannya hilang padahal orangnya baik, contoh satu. Pasti banyak lagi. Jadi kita tidak ingin ada semena-mena juga, jadi semuanya jalur hukum," jelas JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Jadi secara prinsip, JK mengatakan, perlu adanya perbaikan-perbaikan di tubuh KPK. Pemerintah, lanjut JK, ingin mendorong KPK berjalan sesuai dengan aturan hukum yang jelas, sehingga ada kepastian di masyarakat.
"Jadi tidak ada sama sekali kita ingin melemahkan KPK, dalam arti KPK tidak bisa bertindak sesuai aturan yang ada. Cuma kita minta agar tindakan sesuai aturan," jelas JK.
(wed/miq)
Selama ini, kasus yang sudah ditangani KPK tidak bisa dihentikan. Alasannya KPK tidak punya kewenangan menerbitkan SP3.
JK mengatakan, kewenangan SP3 ini penting sehingga tidak ada orang yang digantung kasusnya oleh KPK. JK mencontohkan kasus RJ Lino selaku mantan Direktur Utama PT Pelindo II.
"Itulah guna ada SP3, kalau tidak bersalah ya contoh RJ Lino lima tahun digantung, mau dilepas tidak ada. Akhirnya orang itu hartanya disita sampai sekarang, jabatannya hilang padahal orangnya baik, contoh satu. Pasti banyak lagi. Jadi kita tidak ingin ada semena-mena juga, jadi semuanya jalur hukum," jelas JK di kantor Wapres, Jakarta, Selasa (10/9/2019).
Jadi secara prinsip, JK mengatakan, perlu adanya perbaikan-perbaikan di tubuh KPK. Pemerintah, lanjut JK, ingin mendorong KPK berjalan sesuai dengan aturan hukum yang jelas, sehingga ada kepastian di masyarakat.
"Jadi tidak ada sama sekali kita ingin melemahkan KPK, dalam arti KPK tidak bisa bertindak sesuai aturan yang ada. Cuma kita minta agar tindakan sesuai aturan," jelas JK.
(wed/miq)