Jakarta - Deklarator Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo mengakui tujuan mulia Presiden Joko Widodo atau Jokowi membuat Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Gatot bercerita soal pandangannya tentang UU Ciptaker. Namun, pembahasan UU ini berdasarkan 'bukan fakta' yang ada.
Nah UU ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat
"Tetapi berdasarkan 'bukan fakta' karena sampai sekarang draf finalnya kita belum tahu," kata Gatot melalui kanal YouTube Refly Harun, seperti dikutip Tagar, Kamis, 15 Oktober 2020.
Gatot mengatakan, saat menjadi Panglima TNI, dirinya melihat Jokowi bersusah payah mencari jalan untuk memasukkan investasi ke Indonesia.
"Sejak saya dulu Panglima TNI, kurang lebih pada pertengahan perjalanan periode pertama, presiden itu pusing. Pusing untuk meningkatkan investasi, karena di negara kita ini istilahnya kayak hutan belantara UU, di mana UU ini sudah banyak tumpang tindih. Dari UU ke peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai ke peraturan daerah," ujarnya.
Dia berpandangan, tumpang tindih peraturan ini membuat para investor dari berbagai negara ragu untuk berinvestasi di Indonesia. Maka dari itu dibutuhkan adanya UU yang dapat mencakup semuanya, seperti UU Ciptaker.
"Maka diperlukan suatu UU yang merangkum semuanya, menjadi UU yang birokrasinya lebih simpel, efisien, ada jaminan investasi disini, aparaturnya bersih, menjanjikan, kemudian akuntabilitasnya tinggi, keterbukaan," kata dia.
"Nah UU ini saya tahu tujuannya sangat mulia. Karena dengan demikian investasi akan datang, kemudian roda ekonomi berputar, ekspor banyak, pajak masuk banyak, kembali lagi ke masyarakat, sehingga sandang pangan masyarakat bisa (berkembang)," ucap Gatot menambahkan.
Selain mengupayakan masuknya investor ke Tanah Air, Gatot menyebut masih banyak tekanan yang dimiliki pemerintah, yakni menyediakan lapangan pekerjaan.
- Baca juga: Gatot Imbau Polisi Bertindak Profesional dalam Kasus Aktivis KAMI
- Baca juga: UU Cipta Kerja Tak Berasal dari Pemikiran Negara Demokrasi
"Di samping itu, tekanan terhadap pemerintah sangat tinggi. Mengapa tinggi? Karena setiap tahun itu di Indonesia bertambah kurang lebih 3 juta tenaga kerja baru. Kewajiban pemerintah harus menyiapkan lapangan kerja. Menyiapkan lapangan kerja berarti harus ada investasi-investasi baru untuk tempat lapangan kerja baru ini," kata Gatot.[]