JawaPos.com – Program-program prioritas pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin selama lima tahun ke depan mulai tergambar. Pembangunan infrastruktur tetap menjadi andalan. Begitu juga pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan investasi.
Visi pemerintah tersebut tampak dalam pidato politik yang disampaikan Joko Widodo tadi malam. Pernyataan itu disampaikan di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.
Di hadapan ribuan pendukungnya, Jokowi (sapaan Joko Widodo) menyampaikan lima program kerja prioritas. Pertama, dia berjanji melanjutkan pembangunan infrastruktur. “Yang besar sudah kita bangun. Ke depan akan kita lanjutkan lebih cepat,” ujar dia.
Program kedua adalah pembangunan SDM. Jokowi menganggap hal itu sebagai kunci Indonesia ke depan. Mantan gubernur DKI Jakarta tersebut menyatakan, tidak boleh ada lagi stunting, kematian ibu, atau kematian bayi yang meningkat. “Tugas besar kita di situ,” ucap dia.
Selanjutnya, Jokowi juga akan memberikan perhatian terhadap kualitas pendidikan. Vocational training sangat penting. Begitu juga vocational school. Mantan wali kota Solo itu menerangkan, diaspora yang bertalenta tinggi harus diberi dukungan agar memberikan kontribusi besar bagi percepatan pembangunan Indonesia. “Kita akan menyiapkan lembaga khusus. Kita akan mengelola talenta-talenta hebat yang bisa membawa negara ini bersaing secara global,” ungkap dia.
Prioritas kerja selanjutnya adalah mengundang investasi masuk Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan membuka peluang investasi seluas-luasnya untuk memperlebar lapangan kerja. Untuk itu, lanjut Jokowi, yang menghambat investasi akan dipangkas. Misalnya perizinan yang lambat dan berbelit serta pungutan liar (pungli).
“Hati-hati, ke depan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan akan saya hajar kalau diperlukan. Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena itu adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan,” tegasnya.
Jokowi juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar lembaga semakin sederhana, simpel, dan lincah. Dia mewanti-wanti, birokrasi yang pola pikirnya tidak berubah akan dipangkas. Menurut Jokowi, kecepatan melayani dan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Dia berjanji mengecek dan mengontrol sendiri.
Jika melihat ada yang tidak efektif dan efisien, Jokowi menegaskan bakal memangkas dan mencopot pejabatnya. Jika ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, dia akan membubarkannya. Karena itu, kata ayah tiga anak tersebut, pemerintahannya membutuhkan menteri-menteri yang berani.
Jokowi menegaskan, tidak ada lagi pola pikir lama; kerja-kerja yang hanya rutinitas, monoton, dan yang begitu-begitu saja. Tidak ada lagi kerja di zona nyaman. “Kita harus berubah, sekali lagi harus berubah,” tandasnya. Harus dibangun nilai-nilai baru dalam bekerja. Yaitu cepat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Membangun Indonesia yang adaptif, produktif, inovatif, dan Indonesia yang kompetitif.
Program prioritas yang terakhir adalah menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar harus dipastikan memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jokowi menambahkan, mimpi-mimpi besar hanya bisa terwujud jika semua bersatu, optimistis, dan percaya diri.
Sementara itu, wakil presiden terpilih Ma’ruf Amin yang mendampingi Jokowi mengajak semua pihak merawat dan menjaga Indonesia. Bukan hanya dari sisi politik, tapi juga ekonomi. “Karena visi Indonesia ke depan harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Harus dinikmati kita semua tanpa terkecuali,” tuturnya.
Sandiaga Minta Pendukungnya Move On
Dua hari berturut-turut, Sandiaga Salahuddin Uno seakan menegaskan sikap politiknya pascapilpres. Dia menyatakan siap berada di luar pemerintahan sebagai oposisi. “Saya akan merasa sangat terhormat menjadi oposisi,” kata Sandiaga saat menghadiri acara Melati Putih Indonesia Milenial (MPIM) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, kemarin. Menurut dia, harus ada peran oposisi dalam setiap rezim pemerintahan. Tujuannya, oposisi bisa mengontrol jalannya pemerintahan. Dengan begitu, kualitas demokrasi semakin meningkat. “Kalau oposisi, tidak ada yang berani mecat. Tapi, kalau menteri, bisa dipecat,” tambahnya, disambut tepuk tangan hadirin. Dia berharap pasangan Jokowi-Ma’ruf konsisten merealisasi semua janji kampanye. “Janji harus ditepati,” ujar Sandiaga.
Bagaimana jika ada tawaran menjadi menteri? Mantan cawapres pasangan Prabowo Subianto itu mengungkapkan, tidak pernah ada tawaran politik kepada dirinya. Termasuk ajakan bergabung untuk mengisi kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. “Sampai saat ini tidak ada tawaran seperti itu,” ucapnya.
Dia juga meminta pendukungnya untuk segera move on. Caranya, mengerjakan apa yang bisa dikerjakan saat ini. “Tanpa duduk di pemerintahan, kita tetap bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara,” paparnya. Sandiaga lantas menyinggung program yang akan dilakukannya. Yaitu, menyiapkan gerakan OK OCE dan Rumah Siap Kerja. Sasaran program itu adalah mengurangi angka pengangguran usia muda. Terutama di usia 17 tahun sampai 25 tahun. Dia memasang target lima tahun ke depan akan menciptakan 2 juta entrepreneur muda. “Saya yakin bisa lakukan itu. Kita lihat saja,” tegasnya, kembali mendapat tepuk tangan peserta.
Sementara itu, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria menyampaikan, pertemuan Prabowo dan Jokowi harus diapresiasi. Prabowo hadir di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus Sabtu lalu untuk memenuhi undangan silaturahmi. “Setelah berkontestasi, masak tidak silaturahmi,” kata Riza. Pertemuan itu, ungkap Riza, tidak boleh dimaknai terjalinnya koalisi. Namun lebih pada menghadirkan suasana sejuk dan mengurangi ketegangan akibat pilpres. Momen itu, tambah dia, juga dijadikan Prabowo untuk menyampaikan gagasan, kritik, dan saran untuk pemerintahan ke depan.
Adakah kemungkinan koalisi? Politikus yang menjabat wakil ketua Komisi II DPR itu mengungkapkan, hingga kemarin arah kebijakan partai belum diputuskan. Hal tersebut akan dibicarakan tersendiri dalam forum khusus yang melibatkan dewan pengawas, dewan pakar, dewan pertimbangan, dewan penasihat, dan seluruh unsur DPP. Jajaran DPD juga akan diundang untuk membicarakan arah kebijakan partai. “Yakinlah, Pak Prabowo itu terbuka dan demokratis. Semua akan dibicarakan,” paparnya.
Ketua DPP Partai Gerindra Supratman Andi Agtas menambahkan, sikap resmi partai akan diputuskan setelah mendengar aspirasi dari bawah. Terutama pengurus dan kader DPD se-Indonesia. “Pertemuan pasti dilakukan dalam waktu dekat,” kata Supratman. Ketua Baleg DPR itu memastikan bahwa Prabowo tak akan mengambil keputusan sebelum mendengar aspirasi kadernya. Bahkan, saat kembali maju sebagai capres, Prabowo tetap meminta masukan dan pendapat arus bawah. “Untuk urusan-urusan krusial seperti itu, Pak Prabowo pasti minta pendapat DPD,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan, pertemuan Jokowi dengan Prabowo membuka kans Gerindra untuk menyeberang ke kubu pemerintah. Namun, prosesnya tidak akan mudah. Sebab, akan terjadi gejolak di internal kedua kubu.
Di kubu Prabowo, lanjut dia, tidak semua menyambut baik pertemuan Prabowo dengan Jokowi. Apalagi, hingga saat ini banyak pihak dari kubu 02 yang masih menjalani proses hukum. “Misal, HRS (Habib Rizieq Shihab, Red) gagal kembali, banyak yang tersangka, masih banyak yang diperiksa polisi. Itu membuat kubu 02 secara psikologis belum menerima pertemuan itu karena masih ada luka,” ujarnya.
Karena itu, jika Gerindra masuk ke koalisi pemerintah, perlu ada konsolidasi dan komunikasi panjang di internal 02. Juga, itu bukan hal mudah. “Harus dibicarakan dengan pendukung. Selama ini mereka sangat loyal kepada Prabowo. Harus dikomunikasikan pelan. Butuh waktu, penjelasan riil,” katanya.