JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Demokrat mempertanyakan dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima Pemprov DKI Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Demokrat Nur Afni Sajim mengatakan pinjaman tersebut semestinya untuk pemulihan ekonomi bukan untuk pembangunan infrastruktur.
"Fraksi Demokrat meminta penjelasan dari Gubernur mengapa lebih memfokuskan pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan memberikan bantuan kepada para pelaku usaha," kata Afni saat penyampaian pandangan fraksi APBD perubahan 2020 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (5/11/2020).
Baca juga: Pembahasan APBD-P DKI Molor, Fraksi PDI-P: Itu Langgar Ketentuan PP
Padahal menurut Demokrat, PEN dipakai untuk memulihkan ekonomi dengan cara memutar perekonomian di sektor UMKM.
"Khususnya UMKM yang terdampak Covid-19," tutur Afni.
Dia menjelaskan, DKI Jakarta melakukan pinjaman daerah melalui skema program PEN yang disalurkan oleh PT Saran Multi Infrastruktur sebesar Rp 3,26 triliun.
Adapun pinjaman tersebut, kata Afni, dipakai untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp 1 triliun, peningkatan layanan air minum sebesar Rp 14,9 miliar, pengolahan sampah sebesar Rp 91,67 miliar, transportasi sebesar Rp 768,14 miliar.
"Kemudian di sektor pariwisata dan kebudayaan TIM sebesar Rp 200 miliar dan infrastruktur olahraga JUS sebesar 1,18 triliun," tutur Afni.
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone. Syarat & Ketentuan