Kedua pemerintah daerah bisa menjadikan LRT ini sebagai salah satu wisata bagi masyarakat dan wisatawan yang sedang berkunjung ke Palembang
"Operator harus meningkat sosialisasi. Nanti kita bicara juga dengan kota Palembang mungkin bisa menjadi objek wisata sehingga bisa menjadi pendapatan untuk membantu biaya operasioal," kata pria yang akrab disapa Antak.
Ia menyangsikan jika pemerintah pusat menarik subsidinya.
Sebab tidak akan mungkin karena anggaran pemerintah daerah baik Pemprov Sumsel maupun Pemkot tidak akan mampu menutupinya.
"Tarif yang mahal tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat jika subsidi dicabut dan APBD Sumsel pun tidak akan mampu sehingga perlu terobosan-terobosan untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan LRT ini," terang Gantada.
Tingginya biaya operasional Light Rail Transit (LRT) per bulan yang mencapai Rp10 miliar tidak sebanding dengan pendapatannya yang hanya Rp1,1 miliar perbulan.
Hal inilah yang menyebabkan hingga saat ini, LRT masih mendapat subsidi dari pemerintah pusat berkisar Rp150 miliar per tahun.
Komisi V DPR RI pun mengusulkan agar ke depan LRT mandiri, dan tidak lagi disubsidi oleh pemerintah pusat dan mendorong agar biaya operasional dibebankan kepada pemerintah daerah ataupun pemerintah kota sebagai pihak yang menginisiasi dibangunnya LRT di Palembang.