Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) belum mengetahui atas nama siapa Markaz Syariah didirikan. Namun, juru bicara BPN Teuku Taufiqulhadi menyatakan aset ormas terlarang akan disita negara, apalagi berdiri di tanah negara.
"Aset ormas terlarang, akan disita negara. Apa lagi terletak di atas tanah negara," kata Taufiqulhadi kepada wartawan, Rabu (30/12/2020).
Saat ini Markaz Syariah tengah menghadapi somasi dari PTPN VIII. Taufiqulhadi yakin PTPN bakal lebih tegas terhadap sengketa tanah Markaz Syariah setelah pengumuman pemerintah melarang FPI.
"Soal tanah jelas, sebelum FPI dilarang, PTPN telah melakukan somasi yang meminta agar pihak menduduki tanah PTPN agar menyerahkan kembali lahan itu kepada PTPN. Jika sebelum ada keputusan pemerintah terakhir, PTPN VIII sudah tegas, apa lagi sekarang. Pasti PTPN lebih tegas lagi," ucap Taufiqulhadi.
Seperti diketahui, polemik lahan Ponpes Markaz Syariah saat ini sedang bergulir. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII memastikan Markaz Syariah berdiri di atas lahan mereka. Sementara pihak Markaz Syariah mengklaim telah membeli tanah itu dari petani.
Pihak Markaz Syariah sendiri ingin berdialog dengan PTPN VIII membahas masalah lahan tersebut. Namun Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyatakan bahwa dialog bisa saja dilakukan, tapi tidak akan bisa dalam posisi yang setara.
Tonton video 'Soal Tanah Markaz Syariah, Mahfud Md: HGU PTPN Baru 5 Tahun':
(gbr/tor)