Pemerintahan Presiden Jokowi penuh dengan fenomenal sebab janji-janji kampanye banyak sekali tidak terealisasikan apalagi setelah mengeluarkan fenomenal pencabutan subsidi Bahan Bahan Minyak (BBM) dan Subsidi listrik, setelah menutuskan pencabutan subsidi ini banyak kalangan masyarakat mengalami dampak yang signifikan atas pencabutan yang dilakukan pemerintah, dari pencabutan subsidi yang dikatakan menyelamatkan ekonomi Negara tapi fakta yang adalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat serta pertumbuhan utang luar negeri begitu besar serta pertumbuhan ekonomi hanya berputar pada 5 sampai 5,4 persen saja. ini membuktikan bahwa kepemimpinan jokowi dirasakan gagal atas janji-janjinya.
Inipun tidak lepas dari fenomema era Jokowi bahwa tidak akan melakukan utang negeri nyatanya hingga saat ini mencapai 7000 triliun baik dari BUMN dan swasta, yang katanya berhutang untuk membangun infrastruktur tapi melihat itu semua pembangunan yang dilakukan hanya melanjutkan pembangunan yang dilakukan masa kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), jadi utang yang dilakukan oleh Presiden Jokowi diperuntukkan untuk apa. Sedangkan infrastruktur yang dikatakan sukses di bangun di seluruh Indonesia hanya dilanjutkan saja serta begitu banyak infrastruktur dan aset aset BUMN - BUMn yang du jual kepada asing.
Wacana tidak menaikan harga BBM tapi terbukti Pemerintahan Jokowi sudah melakukan 13 kali kenaikan BBM secara diam -diam inilah dampak terbesar dari kebijkanan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, karena secara tidak langsung berdampak pada harga pangan yang ikut naik dan langsung dirasakan oleh masyarakt kecil dengan kebutuhan yang meningkat akibat kenaikan tersebut.
Dampak lainnya adalah kenaikan dollar yang sempat mencapai 15.000 membuat situasi dalam negeri menjadi kacau, sebab atas melemahnya Rupiah banyak mahasiswa yang turun kejalan untuk bersuara menurunkan Jokowi karena di anggap tidak mampu menjalankan roda pemerintah dengan baik dan selalu menyalahkan faktor eksternal dan tidak pernah melihat di internal akibat pelemahan tersebut.
Dari banyak janji-janji yang di ucapkan seperti tidak akan mengimpor berbanding terbalik dari fakta yang ada seperti tidak impor beras, tapi hingga saat ini walaupun stok di gudang bulog sudah penuh hingga menyewa gudang milik TNI sebesar 45 miliar tapi Mentri Perdagangan selalu melakukan impor beras hinggan 1,2 juta ton.
Seperti yang di beberkan oleh Badan Keuangan Pemeriksaan (BPK) impor pangan era Jokowi 'Sala Urus' karena kebijakan impor pangan umtuk komoditas gula, beras, garam hingga daging. dari hasil pemeriksaan BPK, setidaknya ada 11 kesalahan impor pangan sejak 2015 hingga 2017, kemudian Kementrian Perdagangan (Kemedag) juga tidak memiliki mekanisme untuk memastikan jumlah realisasi impor.
Janji politik ini yang menjadi kegeraman masyarakat Indonesia sebab janji politik untuk membuka 10 juta lapangan pekerjaan ternyata hanya di peruntukan oleh asing, padahal masyarakat kita sendiri banyak mengeluh karena susah mendapatkan pekerjaan, yang memprihatikan lagi adalah dengan diterbitkannya PP 20 tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing yang dinilai akan semakin menghamtan ekonomi raktat.
Dari janji-janji terserbut Presiden Jokowi selalu berperang melawan janji politiknya sendiri karena masih banyak janji kampanye yang tidak bisa di laksanakan hingga saat ini dan janji tinggal janji.
Salam Anak Perbatasan.